KENDARI, Kongkritpost.com-Ada yang berbeda pagi itu. Ruang rapat di Balai Kota Kendari tak lagi sekadar tempat diskusi. Ia berubah menjadi dapur strategi fiskal. Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, mengambil peran sebagai nahkoda. Duduk berhadapan dengan jajaran Bapenda, ia menyentil angka, mengejar potensi, dan menyigi lubang-lubang kebocoran pendapatan daerah.
Di hadapannya, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Hj. Sasriati, datang tak hanya dengan laporan. Ia datang membawa harapan: bagaimana menambal kebocoran, menyulap potensi menjadi angka riil.
Wakil Wali Kota menaruh sorotan tajam pada dua sektor vital: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak restoran dan kafe. Ia tak ingin lagi ada “surat” yang mandek, atau data pajak yang kadaluwarsa. SPPT, kata Sudirman, harus turun serentak dengan aksi di lapangan. Pemutakhiran data tak boleh jadi agenda musiman—ia harus sistemik ujar Senin (23/6/2025)
“Penyaluran SPPT bukan sekadar prosedur, ini pintu masuk PAD. Harus tuntas, harus akurat,” begitu kira-kira tekanannya.
Lalu ia menukik lebih dalam—ke sektor komersial. Sudirman mendorong agar nilai pajak PBB dikaji ulang, agar sesuai dengan kenyataan fisik yang terus berubah. “Ada bangunan megah, tapi nilai pajaknya kecil? Evaluasi,” tukasnya.
Sektor kuliner pun tak luput dari perhatian. Pajak yang dibayarkan konsumen ternyata belum tentu sampai di kas daerah. Ada “kehilangan” di tengah jalan. Ada data yang tersumbat di meja kasir.
Sudirman tak ingin itu dibiarkan. Ia meminta uji petik. Audit lapangan. Pemeriksaan silang. Karena kata dia, keadilan fiskal dimulai dari kebenaran data.
“Kalau konsumen sudah bayar pajak di restoran, jangan biarkan uang itu berhenti di laci. Harus sampai ke Pemkot,” tegasnya, setengah geram.
Rapat juga menyentuh teknis: transfer penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (TNKB). Bukan hanya berapa besarannya, tapi juga kapan uang itu masuk ke kas daerah. Ini tentang cash flow. Tentang keberlangsungan pelayanan.
Menanggapi arahan itu, Hj. Sasriati tak menunggu aba-aba. Ia langsung menyusun rencana: perkuat pengawasan, tingkatkan pelayanan, dan optimalkan pemanfaatan teknologi.
“Kita akan bekerja lebih responsif, transparan, dan berbasis data real time,” ucapnya usai rapat.
Di balik rapat itu, tersirat pesan yang lebih besar: Pemkot Kendari tak mau lagi sekadar menagih. Ia ingin menata ulang cara pandang terhadap potensi daerah. Pajak bukan sekadar beban. Ia adalah cermin dari tata kelola yang adil dan terukur.
Dan Kendari, perlahan, sedang menuju ke arah sana( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook