KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari kembali menjadi sorotan positif di tingkat nasional. Kali ini, apresiasi datang langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian secara virtual, Selasa (2/9/2025). Dalam forum yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia itu, Kendari mendapat pengakuan sebagai salah satu kota yang paling aktif menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), dengan jumlah pelaksanaan mencapai 46 kali sepanjang tahun berjalan.
Penghargaan moral ini bukan tanpa alasan. Di tengah dinamika harga kebutuhan pokok yang kerap melonjak, Kendari dinilai berhasil menghadirkan solusi nyata di lapangan. Program GPM memberi ruang bagi masyarakat untuk membeli komoditas pangan strategis dengan harga lebih rendah dibanding pasar umum. Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, yang turut mengikuti rapat virtual, menegaskan bahwa apresiasi tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Pemkot Kendari. “Kami akan terus melanjutkan Gerakan Pangan Murah sebagai bentuk komitmen menjaga kestabilan harga pangan di Kendari. Apresiasi dari pemerintah pusat ini bukan hanya penghargaan bagi pemerintah kota, tapi juga untuk masyarakat Kendari yang ikut berpartisipasi dan mendukung setiap pelaksanaan GPM,” kata Siska.
Sejak awal tahun, Pemkot Kendari menjadikan GPM sebagai salah satu instrumen utama pengendalian inflasi daerah. Melalui kerja sama lintas sektor—mulai dari Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, hingga pelaku usaha—program ini diharapkan mampu menekan potensi gejolak harga, khususnya pada komoditas yang kerap memicu inflasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional pada Agustus 2025 berada di angka 2,31 persen. Angka ini relatif terkendali, meski sejumlah provinsi, termasuk Sulawesi Tenggara, masih menghadapi tekanan inflasi cukup tinggi. Faktor pendorong inflasi year on year tercatat berasal dari beberapa komoditas utama, yakni emas perhiasan, bawang merah, beras, ikan segar, hingga tarif air minum.
Kondisi lebih menantang terlihat pada minggu keempat Agustus. BPS mencatat kenaikan signifikan harga bawang merah di 292 daerah, beras di 214 daerah, serta cabai merah di 157 daerah. Lonjakan tersebut memberi tekanan langsung terhadap indeks harga konsumen, dan jika tidak dikendalikan berpotensi melewati target inflasi maksimal 3,6 persen yang ditetapkan pemerintah tahun ini.
Menyikapi situasi tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya intervensi cepat dan terukur dari kepala daerah. Ia mengingatkan agar setiap daerah tidak hanya mengandalkan laporan data, tetapi juga turun langsung memastikan ketersediaan pasokan di pasar. “Kepala daerah harus sigap. Inflasi adalah masalah kesejahteraan masyarakat, dan kita tidak boleh membiarkannya membebani rakyat,” tegas Tito.
Dalam rapat yang sama, Perum Bulog menyampaikan kondisi stok beras nasional relatif aman, yakni sebesar 3,93 juta ton. Dari jumlah tersebut, realisasi penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 307.909 ton atau 20,53 persen dari target 1,5 juta ton sepanjang tahun. Bulog memastikan distribusi akan terus dipercepat, terutama di daerah-daerah dengan potensi inflasi tinggi.
Bagi Kendari, kombinasi antara ketersediaan stok nasional dan pelaksanaan rutin GPM menjadi senjata penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Pemkot menilai, keberhasilan menekan inflasi tidak bisa hanya ditopang oleh intervensi pusat, tetapi juga langkah nyata di tingkat lokal yang langsung menyentuh masyarakat.
Ke depan, pemerintah kota berencana memperluas cakupan GPM dengan melibatkan lebih banyak titik pelaksanaan di kecamatan dan kelurahan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran yang sering kali menghadapi kesulitan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga wajar.
Apresiasi dari pemerintah pusat ini menempatkan Kendari sebagai contoh praktik baik bagi daerah lain. Di tengah tantangan menjaga ketahanan pangan nasional, konsistensi langkah nyata di lapangan terbukti menjadi kunci. Bagi warga Kendari, kehadiran GPM bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bukti konkret bahwa pemerintah hadir di saat masyarakat menghadapi tekanan harga( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook