KENDARI, Kongkritpost.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) didesak untuk segera menuntaskan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi proyek jumbo pembangunan bandara kolaka utara Desakan ini disuarakan oleh puluhan massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejati Sultra pada Rabu (18/11/2026).

Massa yang dipimpin oleh Dhonal selaku jenderal lapangan meminta aparat penegak hukum bersikap transparan, menyeluruh, dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara tersebut agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Pengusutan kasus proyek besar ini harus mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek, bandara kolaka Utara tegas Dhonal dalam orasinya.

Selain proyek bandara kolaka utara massa juga menyoroti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa.

Secara khusus, massa mendesak Kepala Kejati Sultra untuk memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Kolaka Utara—yang disebut menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)—guna menelusuri proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah daerah.

Meskipun demikian, berbagai pihak mengingatkan bahwa temuan BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Diperlukan penelusuran mendalam untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian keuangan negara, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Wakil Bupati Kolaka Utara belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan terkait tuntutan massa aksi tersebut. Publik kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum dalam merespons aspirasi masyarakat ini*