KOLAKA UTARA, Kongkritpost.com- Pengelolaan anggaran revitalisasi pendidikan di SMK Negeri 4 Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, mulai menjadi sorotan. Sejumlah informasi mengenai mekanisme penggunaan dana hingga dugaan ketidaksesuaian material bangunan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mendorong munculnya desakan agar aparat penegak hukum turun tangan.

Haswin Kaso secara terbuka meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kolaka Utara dan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara untuk sektor pendidikan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Setiap proses, mulai dari pengelolaan keuangan, pembelian material hingga penyelesaian pekerjaan, harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas tegas Haswin Jumat (13/11/2026)

Ia menilai informasi yang berkembang mengenai proyek revitalisasi SMKN 4 Kolaka Utara perlu segera diuji melalui mekanisme pemeriksaan resmi.

Salah satu persoalan yang disorot berkaitan dengan kewenangan pengelolaan anggaran. Berdasarkan informasi yang diterimanya, bendahara kegiatan diduga tidak memiliki kendali penuh terhadap penguasaan dan pembelanjaan dana revitalisasi. Sementara itu, kepala sekolah disebut lebih mengetahui proses penggunaan anggaran tersebut.

Informasi ini, kata Haswin, tidak boleh dibiarkan menjadi spekulasi. Aparat perlu menelusuri siapa yang memegang kendali keuangan, siapa yang melakukan transaksi, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban setiap pengeluaran.

“Jangan hanya memeriksa laporan administrasi. Telusuri aliran anggarannya, periksa bukti transaksi, siapa yang melakukan pembelian, dan siapa yang bertanggung jawab. Semua pihak yang terlibat harus dimintai keterangan,” tegas Haswin.

Selain persoalan pengelolaan dana, ia juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian material bangunan yang dibelanjakan dengan spesifikasi teknis dalam RAB.

Jika informasi tersebut benar, persoalan itu perlu ditelusuri secara serius. Sebab, kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi pekerjaan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Haswin meminta penyidik melakukan pemeriksaan silang terhadap dokumen RAB, nota pembelian, kuitansi, bukti transfer, daftar penyedia material, serta volume pekerjaan di lapangan.

Pemeriksaan fisik bangunan juga dinilai penting untuk mengetahui apakah kualitas dan jumlah material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada klarifikasi kepala sekolah atau bendahara. Panitia pembangunan, pihak yang mengendalikan pembelanjaan, serta unsur lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan juga perlu dimintai keterangan sesuai kewenangannya.

Haswin bahkan meminta pengawasan diperluas ke seluruh sekolah di Kolaka Utara yang menerima program revitalisasi pendidikan.

Ia berpendapat, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan program tersebut benar-benar berjalan sesuai peruntukan. Jangan sampai persoalan pengelolaan anggaran hanya terungkap pada satu sekolah, sementara institusi penerima lainnya tidak pernah dievaluasi secara serius.

Program revitalisasi, lanjutnya, memiliki tujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan transparansi, ketepatan penggunaan anggaran, serta kualitas hasil pekerjaan.

“Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan justru menimbulkan persoalan dalam pengelolaannya. Kami meminta APH bekerja profesional dan menelusuri semua informasi yang berkembang,” ujarnya.

Haswin menegaskan, desakan pemeriksaan tersebut bukan vonis terhadap kepala sekolah, bendahara, maupun pihak lainnya. Seluruh informasi yang berkembang harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan berdasarkan ketentuan hukum.

Apabila ditemukan pelanggaran administrasi, penyimpangan penggunaan anggaran, atau indikasi tindak pidana, ia berharap aparat mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Di sisi lain, pihak SMKN 4 Kolaka Utara perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengelolaan dana, proses pembelian material, serta pelaksanaan pekerjaan revitalisasi.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut belum terkonfirmasi melalui hasil pemeriksaan resmi aparat penegak hukum. Upaya konfirmasi kepada pihak sekolah masih terkendala jarak geografis. Klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk kepala dinas dan pejabat yang membidangi program tersebut, juga masih diperlukan.

Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan.

Kini, bola berada pada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Publik membutuhkan kejelasan, bukan sekadar pernyataan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi sebuah proyek, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan*