KENDARI, Kongkritpost.com- Angka Rp1,13 miliar menjadi pangkal polemik yang menyeret nama Basir M alias Basir Mandiodo. Namun, pihak Basir memiliki versi berbeda mengenai persoalan yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
Melalui kuasa hukumnya, Risal, S.H., Basir membantah tudingan penipuan dan penggelapan. Ia menilai pemberitaan yang berkembang belum menggambarkan rangkaian peristiwa secara menyeluruh.

Menurut Risal, persoalan itu tidak bermula dari tindakan penipuan sebagaimana dituduhkan, melainkan dari hubungan kerja sama bisnis antara Basir dan seorang pria berinisial Yan.
Risal membeberkan, awalnya Yan mendatangi Basir untuk meminta bantuan memperoleh pekerjaan. Komunikasi tersebut kemudian berkembang menjadi pembicaraan kerja sama yang mensyaratkan sejumlah kelengkapan administrasi, termasuk jaminan sertifikat.
Kesepakatan itu, menurut Risal, tidak sekadar dibicarakan secara lisan. Kedua pihak disebut telah menuangkannya dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
“Ini berawal dari hubungan kerja sama. Ada pembicaraan, ada kesepakatan, bahkan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani kedua belah pihak. Karena itu, kronologinya harus dilihat secara utuh,” kata Risal dalam konferensi pers di salah satu kafe di Kota Kendari, Jumat (13/11/2026).
Ia menyebut dana Rp1,13 miliar yang dipersoalkan berkaitan dengan mekanisme kerja sama tersebut. Dalam perjalanannya, muncul kendala yang memicu perselisihan antara kedua pihak.
Di titik inilah, Risal meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Sebab, menurut dia, terdapat perbedaan antara persoalan yang lahir dari hubungan kontraktual dengan dugaan tindak pidana.
Pihaknya juga mengungkap perkembangan lain yang dinilai penting diketahui masyarakat. Basir dan Yan disebut telah menempuh penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian.
Bahkan, Risal menyatakan pihak pelapor telah mencabut laporan yang sebelumnya disampaikan kepada kepolisian. Kesepakatan tersebut juga mencakup mekanisme penyelesaian dana yang menjadi sumber perselisihan.
“Kedua pihak sudah menempuh perdamaian. Ada kesepakatan mengenai penyelesaian persoalan tersebut. Kami ingin fakta ini juga diketahui publik, bukan hanya tuduhan yang beredar,” ujarnya.
Meski demikian, persoalan tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen dan perkembangan penanganan perkara oleh kepolisian. Pencabutan laporan maupun perdamaian tidak serta-merta menghapus seluruh konsekuensi hukum apabila terdapat unsur pidana yang harus ditindaklanjuti.
Selain membantah tuduhan penipuan, kuasa hukum Basir juga meluruskan informasi mengenai kedatangan kliennya ke Polresta Kendari.
Risal menolak narasi yang menyebut Basir dijemput paksa oleh aparat kepolisian. Ia menegaskan, kliennya datang atas kesadaran sendiri untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
Menurut penuturannya, komunikasi dari Kapolresta dan Kasat Reskrim diterima sekitar pukul 01.30 WITA pada malam sebelum Basir mendatangi kantor polisi.
Namun, rencana untuk hadir memberikan klarifikasi, kata Risal, sebenarnya sudah disiapkan sebelum komunikasi tersebut diterima.
“Pak Basir memang berencana datang ke Polres untuk menjelaskan persoalan ini sekaligus menyampaikan perkembangan kesepakatan dengan pelapor. Jadi, bukan dijemput paksa. Kami datang dengan itikad baik,” jelasnya.
Basir kemudian menjalani pemeriksaan di Polresta Kendari untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
Bagi Risal, kehadiran tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif kliennya dalam menghadapi proses hukum. Ia memastikan pihaknya menghormati kewenangan kepolisian dan siap menyampaikan dokumen yang dianggap relevan.
Di akhir keterangannya, Risal mengingatkan media agar tidak membangun opini yang seolah-olah telah menempatkan seseorang sebagai pihak yang bersalah sebelum proses hukum menghasilkan keputusan berkekuatan hukum tetap.
Ia meminta pemberitaan mengenai perkara Rp1,13 miliar tersebut memberi ruang kepada seluruh pihak, termasuk pelapor dan kepolisian, untuk menyampaikan penjelasan.
Sebab, dalam perkara yang menyangkut reputasi dan dugaan tindak pidana, ketepatan informasi jauh lebih penting daripada kesimpulan yang dibangun dari satu sisi cerita.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan mengenai kronologi kerja sama dan kesepakatan perdamaian tersebut masih bersumber dari pihak kuasa hukum Basir. Keterangan pihak Yan serta klarifikasi resmi Polresta Kendari diperlukan untuk memastikan perkembangan perkara secara menyeluruh*



