KENDARI, Kongkritpost.com- Di tengah arus transformasi ekonomi global dan tekanan disparitas wilayah, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, tampil sebagai aktor kunci dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Minggu (25/5/2025), ia bersama Menteri Desa PDTT, H. Yandri Susanto, secara resmi membuka peluncuran Koperasi Merah Putih di Aula Bahteramas, menandai era baru pendekatan ekonomi solidaria di Bumi Anoa.
Langkah ini bukan sekadar program administratif, melainkan intervensi struktural dalam membentuk kelembagaan ekonomi desa yang resilien dan inklusif. Koperasi Merah Putih hadir sebagai turunan konkret dari paradigma community-based development (CBD), di mana peran serta warga menjadi instrumen utama dalam pembangunan ekonomi lokal.
Gubernur Andi Sumangerukka tidak sekadar memberi sambutan. Ia tampil sebagai konseptor, motor penggerak, sekaligus penjaga irama eksekusi program. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa pembangunan desa tidak boleh bergantung pada subsidi vertikal semata, tetapi harus dibangun melalui self-sustaining institutions, seperti koperasi.
“Ini bukan sekadar koperasi, ini adalah ekosistem ekonomi rakyat. Dengan 2.285 desa dan kelurahan di Sultra yang ditargetkan membentuk koperasi paling lambat Juni 2025, kita sedang menciptakan jaringan ekonomi mikro yang saling menopang,” ujarnya tegas.
Per 24 Mei 2025, sebanyak 1.557 desa dan kelurahan (68,1%) telah menyelesaikan musyawarah pembentukan koperasi. Ini menunjukkan efisiensi koordinasi antarlembaga serta political will kuat dari kepala daerah.
Konsep Koperasi Merah Putih mengintegrasikan pendekatan ekonomi kerakyatan dengan prinsip subsidiaritas, di mana desa memiliki otonomi dalam menentukan arah pembangunan ekonomi mereka. Dalam konteks rural development theory, ini dikenal sebagai pendekatan endogenous growth, di mana potensi lokal diberdayakan menjadi penggerak utama pertumbuhan.
Keterlibatan langsung Gubernur juga mencerminkan model leadership-based development, di mana kepemimpinan daerah menjadi faktor determinan keberhasilan pembangunan desa. Tak hanya itu, program ini juga membuka ruang untuk ekonomi regeneratif, di mana pembangunan tidak merusak sumber daya, tapi justru memperkuatnya melalui siklus nilai-nilai produksi dan konsumsi berkelanjutan.
Acara ini dihadiri para pejabat dari kementerian, lembaga vertikal, pemda, hingga tokoh masyarakat. Ini menandakan desain program yang bersifat multistakeholder governance, memastikan bahwa tidak ada lapisan yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pembangunan.
Selain memperkuat struktur ekonomi mikro, Koperasi Merah Putih juga dipandang sebagai instrument sosial-ekonomi untuk mereduksi ketimpangan, mencegah urbanisasi paksa, dan menjaga keberlanjutan pangan lokal.
Melalui komando yang jelas dan arah kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas, Gubernur Andi Sumangerukka menempatkan Sulawesi Tenggara sebagai pionir dalam revitalisasi ekonomi desa. Di tengah dinamika geopolitik dan tantangan globalisasi, Sultra membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bisa dibangun dari bawah—dari desa, oleh rakyat, untuk kedaulatan ekonomi nasional( Red)
