JAKARTA, Kongkritpost.com-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, yang juga merupakan Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sultra, menghadiri Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2024 serta Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional, pada Jumat, 4 Oktober 2024. Acara yang bertempat di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian KNEKS.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, dalam laporannya menyampaikan bahwa KNEKS telah merealisasikan 13 program prioritas untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Kodifikasi Data Industri Produk Halal, Master Plan Industri Halal 2023-2029, serta Percepatan Sertifikasi Halal UMKM. Sholahudin juga menyoroti pencapaian penting KNEKS hingga September 2024, yakni terbentuknya 31 KDEKS di berbagai provinsi, termasuk di Sultra, sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi syariah di daerah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang juga Sekretaris KNEKS, turut memberikan pandangan tentang potensi besar ekonomi syariah di Indonesia. Ia menekankan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung program ekonomi syariah, termasuk melalui kredit usaha rakyat (KUR) syariah dan penerbitan sukuk negara. Sri Mulyani juga mendorong kepala daerah untuk mempercepat pengembangan industri halal dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dinilai penting untuk mencapai target Indonesia Maju 2045.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dalam sambutannya, menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai bagian dari transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Ia memberikan tiga arahan utama: membangun ekosistem industri halal di daerah-daerah, memperkuat komitmen pimpinan daerah dalam akselerasi ekonomi syariah, dan memaksimalkan kontribusi dana sosial syariah untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
Menanggapi arahan tersebut, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menegaskan komitmen Sultra untuk terus mendukung pengembangan ekonomi syariah di tingkat lokal. “Kami akan terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha untuk memacu laju pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Tenggara, demi mencapai Indonesia Maju 2045,” ujar Andap.
Sebagai bukti nyata, Andap mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra telah meresmikan Zona Khas Al Alam, yang akan menjadi pusat pengembangan UMKM dengan sertifikasi halal. Zona ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti pengelolaan parkir yang didukung oleh Bank Indonesia Sultra.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta seluruh gubernur yang menjabat sebagai Ketua KDEKS di wilayahnya masing-masing. Pengembangan ekonomi syariah, yang terus didorong di berbagai daerah, diharapkan mampu menjadi kekuatan baru yang sejalan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dengan komitmen dari berbagai pihak, ekonomi syariah di Indonesia diyakini akan menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju 2045( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook