KENDARI, Kongkritpost.com- Dalam semangat kolaborasi antarwilayah menuju tata kelola pemerintahan digital yang progresif, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kolaka melakukan kunjungan kerja ke Diskominfo Kota Kendari, Kamis (17/7/2025). Kunjungan yang dikemas dalam format studi banding ini bukan sekadar agenda seremonial, namun menjadi forum strategis pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan visi pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi.
Bertempat di lantai 9 Gedung Balai Kota Kendari, rombongan yang beranggotakan tujuh orang tersebut diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuriyanto, beserta jajarannya. Diskusi berlangsung konstruktif, mengalir dari presentasi kebijakan, evaluasi teknis, hingga pemaparan roadmap transformasi digital Kendari yang kini mulai menapaki fase integrasi layanan.
Salah satu sorotan utama adalah Call Center 112—layanan tanggap darurat yang telah dioperasikan secara aktif oleh Pemerintah Kota Kendari. Layanan ini mendapat apresiasi tinggi dari pihak Kolaka, mengingat relevansinya terhadap kebutuhan respons cepat masyarakat. Meski Kolaka sempat mengaktifkan 112 saat pandemi COVID-19, keberlanjutannya sempat terhenti akibat hambatan teknis.
Kendari pun berbagi “resep sukses” mereka: penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan kompetensi SDM TIK, dan yang paling krusial—koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Filosofi yang mereka pegang jelas, yakni “teknologi hanya seefektif manusia yang mengelolanya.”
Tidak berhenti pada layanan darurat, diskusi berlanjut ke tataran strategis: implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan berevolusi menjadi Pemerintahan Digital pada tahun 2026. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government, Hery, menguraikan bahwa Kendari telah mempersiapkan sejumlah inisiatif terobosan seperti Omni Channel—platform layanan terpadu yang akan terintegrasi dengan kanal pengaduan publik nasional SPAN LAPOR!.
Selain itu, dibahas pula pembinaan Arsitektur SPBE dan konsep Kelurahan Presisi yang diinisiasi lewat nota kesepahaman dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Konsep ini menggabungkan pendekatan data spasial dan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan—menjadikan teknologi bukan sekadar alat, melainkan ekosistem tata kelola berbasis keilmuan.
Kunjungan ditutup dengan sesi observasi langsung di Command Center—“jantung digital” Kota Kendari—di mana para delegasi menyaksikan langsung integrasi sistem informasi, monitor data real-time, serta bagaimana pengambilan keputusan berbasis data dilakukan dalam ritme yang presisi.
Kegiatan ini membuktikan bahwa studi banding bukan sekadar meniru, melainkan memahami konteks, menyerap nilai, dan menyesuaikan praktik baik agar selaras dengan kebutuhan lokal. Diskominfo Kolaka pun menyatakan komitmennya untuk menjadikan kunjungan ini sebagai batu loncatan dalam memperkuat arah pembangunan TIK di wilayah mereka, demi pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, dan adaptif.
“Kami tidak datang untuk menyalin, tapi untuk memahami ekosistem digital yang telah hidup di Kendari, agar bisa kami sesuaikan dengan kultur dan kebutuhan Kolaka,” ungkap salah satu pejabat Diskominfo Kolaka dengan penuh semangat( Red)
