KENDARI, Kongkritpost.com- Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bukan hanya soal siapa yang datang lebih dahulu. Di balik antrean itu, pemerintah juga mengawasi apakah BBM bersubsidi benar-benar disalurkan sesuai peruntukannya.
Persoalan tersebut ditemukan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Puuwatu, Rabu (7/10/2026).
Dalam pemeriksaan itu, Sudirman mendapati seorang pengantri Pertalite yang menggunakan barcode berbeda dari identitas kendaraan yang sedang digunakan untuk mengisi BBM.
Temuan tersebut langsung mendapat perhatian. Sudirman meminta orang yang bersangkutan diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus menelusuri kendaraan yang identitasnya tercantum dalam barcode tersebut.
“Kita akan amankan di kantor dulu, sambil kita mau cari mobilnya siapa yang dia mau pakai. Jangan sampai mobil yang dia pakai itu memang tidak tahu kalau dipakai barcode-nya,” kata Sudirman.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada pengguna barcode, tetapi juga untuk memastikan apakah pemilik kendaraan yang identitasnya digunakan mengetahui persoalan tersebut.
Sebab, penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan perlu ditelusuri secara menyeluruh. Ada identitas kendaraan yang harus diverifikasi, ada penggunaan data yang perlu diklarifikasi, dan ada kemungkinan pihak lain yang perlu dimintai keterangan.
“Ini salah satu contoh kita dapati, sementara mengantri sudah mau diisi dengan barcode yang berbeda,” ujarnya.
Sidak tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Perdagangan, Kasatpol PP, Kasat Lantas, serta Tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari.
Keterlibatan sejumlah unsur itu memperlihatkan bahwa pengawasan BBM bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan antrean di SPBU. Pemerintah juga ingin memastikan kesesuaian kendaraan, identitas yang digunakan, dan proses penyaluran di lapangan.
Bagi pemerintah, persoalannya bukan sekadar barcode bisa dipindai atau tidak. Yang lebih penting adalah apakah data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Jika identitas kendaraan tidak cocok, maka perlu ada pemeriksaan untuk mengetahui penyebab dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.
Sudirman mengungkapkan, temuan serupa sebelumnya juga muncul saat sidak di SPBU Anggoeya. Dalam pemeriksaan terdahulu, pemerintah kota menemukan lima kasus yang berkaitan dengan penggunaan barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Temuan di Puuwatu kini menambah perhatian pemerintah terhadap sistem pengawasan Pertalite di Kendari.
Pengawasan semacam ini menjadi penting karena BBM bersubsidi merupakan sumber daya yang penyalurannya perlu dijaga agar sesuai dengan ketentuan dan kelompok penerima yang berhak.
Namun, setiap temuan tetap membutuhkan proses pemeriksaan untuk memastikan fakta dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Langkah penelusuran terhadap barcode dan pemilik kendaraan menjadi bagian penting agar persoalan tidak berhenti pada dugaan di lokasi sidak.
Pesannya jelas: penyaluran Pertalite tidak cukup hanya mengandalkan sistem barcode. Kesesuaian data dan kendaraan di lapangan juga harus dipastikan.
Bagi warga yang mengantre sesuai ketentuan, pengawasan tersebut diharapkan membantu menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap tertib dan tepat sasaran*
