JAKARTA, Kongkritpost.com-Komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam memastikan akses perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat berbuah manis. Kota Kendari ditetapkan sebagai Pemerintah Kota Terbaik dalam program Delineasi Perkotaan Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruar Sirait, di Jakarta, Senin (25/8/2025). Hadir mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan inovatif yang ditempuh Kota Kendari.
Menteri PKP menilai langkah membebaskan biaya PBG bagi MBR adalah bentuk konkret keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyat kecil. “Kebijakan ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan tiga juta rumah di seluruh Indonesia. Di Kendari, persetujuan bangunan benar-benar nol rupiah. Data penerima manfaat pun diverifikasi melalui Kemendagri dan BPS agar tepat sasaran,” ungkap Maruar.
Apresiasi negara terhadap Kendari, menurutnya, bukan semata soal penghargaan, melainkan simbol bahwa kota di Sulawesi Tenggara ini berhasil menghadirkan inovasi nyata. PBG yang semula identik dengan biaya tinggi, kini dipangkas habis bagi warga kurang mampu, sehingga impian memiliki rumah tak lagi sebatas wacana.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah kota dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan program. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga Kendari yang terhambat memiliki rumah layak hanya karena biaya administrasi. Dengan PBG nol rupiah, semakin banyak keluarga bisa membangun atau merenovasi rumah dengan tenang dan legal,” ujar Siska.
Lebih jauh, ia menegaskan penghargaan ini bukan tujuan akhir. Bagi dirinya, yang terpenting adalah keberlanjutan program agar manfaat bisa dirasakan secara luas. “Penghargaan ini adalah pengingat bagi kami untuk terus bekerja keras. Visi kami jelas, menjadikan Kendari sebagai kota layak huni yang ramah bagi semua,” tegasnya.
Kebijakan tersebut juga memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah mampu melakukan sinkronisasi dengan kebijakan nasional. Program rumah rakyat tidak mungkin berjalan tanpa dukungan teknis di tingkat kota. Kendari, lewat kebijakan PBG nol rupiah, menunjukkan bahwa regulasi bisa dibuat sederhana, transparan, sekaligus berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dari sisi sosial, keberhasilan ini memberikan efek domino. Warga berpenghasilan rendah yang semula menunda pembangunan rumah karena terbebani biaya, kini memiliki peluang nyata. Kondisi ini berdampak positif bagi sektor konstruksi lokal, menumbuhkan aktivitas ekonomi, serta membuka lapangan kerja baru.
Bagi pemerintah pusat, model yang ditempuh Kendari diharapkan menjadi rujukan. Kementerian PKP dan Kemendagri menegaskan akan mendorong daerah lain agar mengambil langkah serupa, sehingga keadilan dalam pembangunan benar-benar tercapai.
Dengan torehan ini, Kendari kembali mengukuhkan diri sebagai kota yang adaptif terhadap tantangan, tetapi juga humanis dalam kebijakan. Apresiasi nasional hanyalah refleksi dari kepercayaan rakyat yang kian kuat. Seperti ditegaskan Siska Karina Imran, sebuah kota tidak hanya dinilai dari bangunan megah yang berdiri, tetapi dari bagaimana ia mampu memberi ruang bagi warganya untuk hidup layak, bermartabat, dan berdaya( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook