MUNA, Kongkritpost.com- Polemik kepemilikan dan pemanfaatan lahan pemakaman umum mencuat di Desa Bonetondo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, setelah sekelompok warga membuka dan menggarap area tersebut menjadi kebun pribadi selama sekitar lima hingga enam bulan terakhir. Pihak keluarga yang mengklaim sebagai ahli waris pewakaf awal secara tegas menolak penggarapan lahan tersebut dan kini bersiap menempuh jalur hukum setelah upaya mediasi serta penyelesaian secara kekeluargaan menemui jalan buntu.
Perwakilan pihak keluarga sekaligus cucu dari pemilik awal tanah, Hadisa, menjelaskan bahwa lahan tersebut pada mulanya merupakan tanah milik kakeknya yang telah diwakafkan secara lisan untuk kepentingan fasilitas pemakaman sejak era tahun 1920-an hingga 1930-an. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan desa, lokasi itu pun dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum yang tidak hanya menampung makam anggota keluarga, tetapi juga digunakan oleh masyarakat luas di Desa Bonetondo.
“Tanah itu dulunya milik kakek saya yang diwakafkan secara lisan untuk kuburan sejak sekitar tahun 1920-an sampai 1930-an, dan sudah lama dipakai masyarakat umum,” ujar Hadisa saat memberikan keterangan, Minggu (22/11/2026).
Persoalan mulai memanas ketika sejumlah pihak masuk dan membuka bagian lahan di area pemakaman tersebut untuk ditanami komoditas perkebunan, seperti jagung. Ketika pihak keluarga menegur serta melarang aktivitas penggarapan tersebut karena dinilai mengusik area kuburan, para penggarap justru bertahan dengan mengklaim bahwa lahan tersebut sah menjadi milik mereka berdasarkan sertifikat kolektif atau sertifikat rombongan yang diterbitkan oleh instansi pertanahan pada tahun 1991.
Menurut penjelasan keluarga, lahan tersebut pada masa lalu memang sempat terbagi dua, dengan sisa area pemakaman di bagian timur yang membentang sekitar 23 meter. Meski demikian, pihak keluarga mengaku keberatan dan menyayangkan terbitnya sertifikat atas lahan yang telah puluhan tahun difungsikan sebagai pemakaman umum, terlebih para pemegang sertifikat tersebut dinilai tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak pewakaf awal.
Sebelum memutuskan membawa sengketa ini ke ranah hukum, pihak keluarga sebenarnya telah mengupayakan penyelesaian secara persuasif melalui jalur kekeluargaan dan musyawarah damai. Keluarga bahkan sempat mengajukan opsi jalan tengah berupa pembagian lahan dengan syarat utama agar area kuburan yang ada tidak diganggu maupun digarap untuk aktivitas pertanian. Namun, tawaran kompromi tersebut ditolak oleh pihak yang memegang sertifikat tahun 1991.
Akibat gagalnya kesepakatan dalam proses mediasi, pihak keluarga ahli waris—melalui perwakilan kakak dan paman Hadisa—telah resmi menggandeng kuasa hukum atau pengacara guna mengawal dan memperjuangkan hak atas lahan pemakaman tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Keluarga berharap langkah hukum ini dapat memperjelas status legalitas tanah sekaligus menjaga kelestarian area pemakaman umum di Desa Bonetondo agar tetap dihormati bersama*



