KENDARI, Kongkritpost.com- Lembaga Visioner Indonesia menilai polemik pencopotan Prof. Andi Bahrun dari jabatan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) tidak lagi berjalan di jalur substansi, melainkan telah berubah menjadi arena penggiringan opini publik.
Dalam pusaran isu tersebut, nama Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), disebut sengaja diseret untuk membangun persepsi keterlibatan kekuasaan dalam konflik yang sejatinya bersifat internal yayasan.
Menurut Visioner Indonesia, pola pemberitaan yang berkembang menunjukkan kecenderungan framing yang diarahkan sejak awal. Narasi yang dibangun diduga dinilai tidak berdiri di atas fakta hukum yang utuh, melainkan bertumpu pada tuduhan personal yang berulang.
Lembaga ini menduga, orkestrasi opini tersebut diduga dimobilisasi oleh inisial NA, yang aktif melontarkan klaim dan tudingan tanpa disertai pembuktian yang dapat diverifikasi secara objektif.
Sejumlah jurnalis bahkan disebut mengakui adanya upaya pengarahan untuk menghadiri agenda tertentu dengan sudut pandang pemberitaan yang telah ditentukan. Praktik tersebut dinilai mencederai independensi pers dan memperkuat dugaan bahwa konflik Unsultra diduga telah dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang pihak lain di luar pokok persoalan.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah, menegaskan bahwa konflik di Unsultra merupakan urusan internal Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai badan hukum pengelola perguruan tinggi swasta. Ia menekankan bahwa secara yuridis, pemerintah daerah tidak memiliki ruang intervensi dalam tata kelola yayasan ujar Akril dalam Rilisnya Minggu (28/12/2025)
Karena itu, upaya mengaitkan Gubernur Sultra dengan konflik tersebut dinilai tidak memiliki landasan hukum.
Akril menilai sikap dan pernyataan inisial NA mencerminkan gejala post-power syndrome, sebuah kondisi pascakekuasaan yang kerap ditandai dengan kesulitan menerima perubahan posisi dan menurunnya pengaruh. Dalam kondisi demikian, muncul kecenderungan membangun kecurigaan berlebihan, dan diduga memelihara dendam politik, serta menyalahkan pihak lain atas persoalan yang dihadapi, meskipun tidak berkaitan langsung.
Terkait klaim sebagai pendiri Unsultra, Visioner Indonesia Akril menyebutnya sebagai distorsi sejarah. Berdasarkan catatan historis dan administratif, Universitas Sulawesi Tenggara didirikan oleh almarhum H. Alala saat menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara selama dua periode.
Hingga kini, diduga tidak ditemukan bukti autentik yang menguatkan klaim NA sebagai pendiri institusi tersebut.
Lembaga ini juga mengingatkan publik pada sejumlah catatan kontroversial di masa lalu yang pernah dikaitkan dengan NA, mulai dari dugaan penyalahgunaan fasilitas negara berupa gudang dan rumah jabatan Dinas Nakertrans untuk kepentingan komersial, hingga dugaan penguasaan lebih dari satu rumah dinas di sekitar kawasan SMP Negeri 1 Kendari, yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, Visioner Indonesia mendorong adanya keterbukaan atas dugaan hilangnya sekitar 207 hektare lahan di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang pernah diduga dikaitkan dengan nama inisial NA dan hingga kini dinilai belum memperoleh penjelasan transparan kepada publik.
Atas dasar tersebut, Visioner Indonesia Akril mengimbau masyarakat Sulawesi Tenggara agar tidak terjebak dalam framing negatif yang dinilai menyesatkan. Penyeretan nama Gubernur Andi Sumangerukka dalam konflik Unsultra dipandang lebih bernuansa kepentingan pribadi dan residu konflik politik masa lalu, bukan demi kepentingan pendidikan maupun penegakan hukum.
Menurut Akril, penyelesaian konflik Unsultra seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum dan tata kelola yayasan yang sah, bukan dengan membangun opini publik yang menyasar pihak-pihak yang berada di luar substansi masalah( Man)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook