KENDARI, Kongkritpost.com-Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual dan serempak di seluruh Indonesia, Selasa (2/7/2024). Acara ini menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk M. Habibullah, Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa; Edy Priyono, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan; Rahmad, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); Baginda Siagian, Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan Kementerian Pertanian; Bambang Wisnubroto, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional; Epi Sulandari, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog; serta Brigjen TNI Eko Nursanto dari Satgas Pangan Polri.
Dalam rakor tersebut, Tomsi Tohir mengumumkan bahwa angka inflasi bulan Juni turun menjadi 2,51% (y-o-y), turun dari 2,84% (y-o-y) pada bulan Mei. Ia menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan kebersamaan semua pihak, meskipun angka inflasi terendah yang pernah dicapai adalah 2,28% pada September 2023.
Tomsi Tohir menyampaikan beberapa poin utama dalam rakor tersebut:
1. **Koordinasi dan Laporan**: Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian di tingkat kota dan kabupaten, bersama dengan pengawas pupuk, diminta untuk melaksanakan rapat dan melaporkan hasilnya minggu ini.
2. **Tim Kunjungan**: Dalam dua minggu ke depan, tim dari pusat yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Satgas akan mengunjungi setiap provinsi untuk mendengarkan permasalahan di lapangan dan segera mengeksekusi solusi yang diperlukan.
3. **Data Cetak Sawah**: Laporan terkait program cetak sawah harus terus dilaporkan hingga tanggal 21 Juli untuk memastikan kesuksesannya.
4. **Prediksi Komoditas**: Kewaspadaan terhadap komoditas bawang putih dan minyak goreng curah perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi inflasi.
M. Habibullah dari Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa beberapa komoditas penyumbang deflasi utama pada Juni 2024 adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan telur ayam ras, dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,09%, 0,07%, 0,05%, dan 0,02%. Ia juga menyebutkan bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Juni 2024 berkurang dibandingkan minggu sebelumnya, sementara jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah.
Setelah mengikuti rakor, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Kadis Ketapang) Sultra, Ari Siswanto, melaporkan bahwa Sulawesi Tenggara mengalami deflasi sebesar 0,09% secara month-to-month pada Juni 2024 dan inflasi year-on-year sebesar 2,35%, turun dari 2,57% pada bulan sebelumnya. Angka ini berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,51%. Ari Siswanto menyampaikan terima kasih atas kerja keras semua pihak dan mengingatkan agar tetap waspada dan bekerja keras untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah.
Ari Siswanto juga mencatat bahwa terdapat perbedaan inflasi di empat titik pantau utama di Sulawesi Tenggara: Kota Baubau memiliki inflasi tertinggi sebesar 3,01% (y-o-y), Kabupaten Konawe memiliki inflasi terendah sebesar 1,51%, Kabupaten Kolaka memiliki inflasi di atas nasional sebesar 2,54%, dan Kota Kendari sebesar 2,40%. Secara keseluruhan, rata-rata inflasi provinsi mencapai 2,35%.
Lima komoditas utama penyumbang inflasi di Sulawesi Tenggara adalah beras, sigaret kretek mesin, emas perhiasan, terong, dan cabai rawit. Dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian, Perkebunan, Perindag, dan semua stakeholder terkait, diminta segera melaksanakan rapat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah penyaluran pupuk subsidi, serta melibatkan Satgas Pangan Polda untuk tindak lanjut.
Dalam laporan harian inflasi minggu ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menindaklanjuti instruksi dari Plt. Sekjen Kemendagri dengan melaksanakan rapat terkait penyaluran pupuk subsidi dan pengusulan potensi lahan untuk cetak sawah baru, guna memastikan langkah-langkah yang tepat dalam pengendalian inflasi( Red)
Tinggalkan Balasan