KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) serta Polio secara virtual yang diselenggarakan setiap minggu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara tersebut dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran pemerintah di ruang Pola Lantai 3 Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 8 Juli 2024.
Rakor yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Materi disampaikan oleh beberapa narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Bambang Wisnubroto, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Bambang Sugiharto, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud, serta Sekretaris Ditjen P2P Kemenkes Yudhi.
Dalam kesempatan ini, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir, banyak daerah yang berhasil mengendalikan inflasi dengan baik, meskipun masih ada beberapa daerah yang menghadapi kendala. Dia menekankan pentingnya pembenahan distribusi pupuk untuk menghindari penyimpangan harga, serta mendorong pemerintah daerah untuk segera mengirim data terkait pencetakan sawah guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, M. Habibullah, menyampaikan bahwa jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan Indeks Harga Pedagang (IPH) pada minggu pertama Juli 2024 mengalami penurunan dibandingkan minggu sebelumnya, dengan Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 1,33 persen, terutama karena komoditas beras, ikan kembung, dan cabai rawit.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyoroti langkah-langkah penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) Polio sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 400.5.2/2673/SJ tanggal 7 Juni 2024. Langkah-langkah ini termasuk mendukung pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dengan target cakupan minimal 95% untuk anak usia 0-7 tahun, menetapkan situasi KLB Polio, menginternalisasikan pelaksanaan PIN ke dalam dokumen RPJMD atau RKPD, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai.
Sekda Sultra yang turut hadir menyampaikan bahwa inflasi di Sulawesi Tenggara saat ini cukup terkendali, meskipun IPH pada minggu pertama Juli mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen, berada di peringkat kelima secara nasional. Peningkatan harga ini disebabkan oleh kenaikan harga ikan kembung dan jenis ikan lainnya, serta beras. Untuk polio dan TBC, Sekda menekankan pentingnya mengikuti agenda nasional dan mengambil langkah strategis untuk mengatasi kedua isu tersebut. Indonesia saat ini menempati urutan kedua di dunia dalam jumlah kasus TBC, dengan Sulawesi Tenggara berada di peringkat ke-18 secara nasional.
Sekda mengingatkan bahwa rakor semacam ini bukan hanya untuk perbaikan, tetapi juga evaluasi guna mengambil langkah-langkah strategis dalam menangani masalah inflasi dan kesehatan di daerah( Red)
Tinggalkan Balasan