JAKARTA, Kongkritpost.com- Ada yang berbeda dan luar biasa dalam langkah politik pemerintahan di Indonesia hari ini. Untuk pertama kalinya, seorang Gubernur sultra menginisiasi rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), bukan karena tersandung kasus, bukan karena dipanggil, melainkan untuk menimba ilmu dan menguatkan komitmen antikorupsi.
Adalah Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), yang memimpin langsung rombongan besar berjumlah 34 orang ke Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta. Bersama Ketua DPRD Provinsi Sultra, Sekda Asrun Lio, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-provinsi, ASR—sapaan akrabnya—menggugah perhatian publik nasional
Tak sekadar kunjungan formal, kedatangan mereka adalah untuk mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) resmi bersama Plt. Deputi Penindakan KPK RI. Dialog berlangsung intens selama empat jam, membuka ruang diskusi strategis tentang pencegahan korupsi, sistem pelaporan aset pejabat, hingga kelembagaan pengawasan internal pemerintah daerah.
Langkah ini pun menuai apresiasi langsung dari KPK RI. “Bapak Andi Sumangerukka adalah Gubernur pertama di Indonesia yang berani mengajak seluruh OPD-nya datang ke KPK untuk mendengar langsung dan berdiskusi terbuka. Ini langkah luar biasa,” ungkap Deputi Penindakan KPK dalam sesi konferensi pers Kamis (19/6/2025)
Deputi menegaskan bahwa pendekatan seperti ini justru menjadi solusi ideal agar pejabat daerah tidak melihat KPK sebagai momok, melainkan sebagai mitra edukatif dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Tak hanya itu, suasana dialog berubah menjadi simbol persatuan yang unik ketika rombongan KPK dan Pemprov Sultra harus jeda sejenak karena adanya aksi demo dari mahasiswa terhadap Bupati Kolaka Utara yang kebetulan bersamaan hadir. Namun, ASR dengan ketenangan khasnya malah menyapa langsung mahasiswa tersebut, bahkan mengajak mereka untuk diskusi santai seusai demo di Restoran Pelataran Hutan Kota Senayan.
Langkah kecil tapi penuh makna ini mengukuhkan citra ASR sebagai sosok pemimpin yang tidak hanya tegas, tapi juga rendah hati dan humanis.
“Ini bukan pencitraan, ini budaya pemerintahan baru,” ucap salah satu peserta Rakor dari OPD Sultra, menanggapi gestur ASR yang tak biasa untuk ukuran seorang pejabat.
Langkah inovatif ini diharapkan menjadi titik balik hubungan antara pemerintah daerah dan KPK, bahwa kolaborasi lebih utama daripada ketakutan. Bukan lagi pendekatan represif, tapi edukatif—bukan lagi trauma, tapi transformasi.
Di tengah riuh politik yang sering menyoroti dugaan, Gubernur ASR tampil memberi arah: bahwa membangun negeri tak harus menunggu diaudit, tapi dimulai dari niat bersih dan langkah konkret.
Dan hari ini, Sultra mencatatkan sejarahnya sendiri di jantung KPK RI( Usman)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook