JAKARTA, Kongkritpost.com- Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, telah menyatakan dukungannya terhadap keputusan Kepala Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Agus Subiyanto, untuk menyebut kelompok bersenjata yang menuntut kemerdekaan Papua sebagai Gerakan Papua Merdeka (OPM).
Soesatyo, atau yang akrab disapa Bamsoet, menekankan pentingnya keamanan nasional, menyatakan bahwa masalah hak asasi manusia bisa dibicarakan nanti, setelah kelompok-kelompok ini ditangani. Dia menyatakan siap untuk membela TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jika tindakan mereka untuk menjaga hukum dan melindungi kesatuan Indonesia dipersoalkan.
Keputusan Panglima TNI, yang dijelaskan dalam Surat Perintah Militer No. STR/41/2024 tertanggal 5 April 2024, menegaskan bahwa kelompok bersenjata di Papua, yang mengidentifikasi diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), pada dasarnya sama dengan OPM.
“Soesatyo menegaskan bahwa keputusan Panglima TNI untuk mengklasifikasikan ulang kelompok bersenjata di Papua sebagai OPM adalah tepat. OPM telah menjadi istilah yang terkait dengan gerakan pro-kemerdekaan di Papua sejak tahun 1963. Kelompok bersenjata ini terus melakukan aktivitas separatisme, terorisme, dan bahkan pembunuhan. Kekejaman telah dilakukan terhadap guru, pekerja kesehatan, personel TNI/Polri, dan warga sipil,” katanya di Jakarta pada Sabtu, (13/4/2024)
Sebagai Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan, Soesatyo menekankan perlunya tindakan yang tegas dan terukur oleh pemerintah, TNI, dan Polri terhadap OPM. Dia menyoroti bahwa sikap tegas negara terhadap OPM di Papua menunjukkan komitmen untuk mengakhiri pembunuhan dan teror yang terus menerus terhadap warga sipil di wilayah tersebut.
“Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap kelompok-kelompok separatis, teroris, atau OPM untuk melakukan teror dan melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban. Semua gerakan separatis dan teroris di Indonesia harus dibasmi sepenuhnya. Kita tidak boleh membiarkan gerakan separatis dan teroris berkembang subur di Indonesia,” tegas Soesatyo.
Selain itu, sebagai Wakil Ketua Umum FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Soesatyo menyarankan bahwa selain mengambil tindakan tegas, pemerintah harus terus melakukan dialog dengan pemerintah daerah, tokoh adat, pemimpin agama, pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat lainnya di Papua. Dialog-dialog ini bertujuan untuk menghasilkan solusi komprehensif untuk masa depan yang aman dan damai bagi Papua.
“Penyelesaian masalah kelompok bersenjata di Papua haruslah komprehensif. Selain dari tindakan tegas oleh aparat keamanan, pemerintah harus terus mencari solusi melalui dialog dengan pendekatan budaya dan kesejahteraan,” pungkas Soesatyo.
