KENDARI, Kongkritpost.com- Kamis (2/9/2025), Deputi Bidang Kominfo Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, secara resmi membuka Seminar Literasi Digital “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini dihadiri mahasiswa, guru, dosen, Aparatur Sipil Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta insan media, yang bersama-sama membahas strategi memperkuat literasi digital untuk menghadapi arus informasi yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Marsekal Muda Eko Dono Indarto menekankan bahwa literasi digital tidak hanya soal keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman etika bermedia, kemampuan verifikasi informasi, dan kesadaran akan dampak sosial dan politik dari konten digital.
“Seminar ini bertujuan meningkatkan kemampuan kritis lintas generasi, mendorong lahirnya konten digital yang etis dan berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antargenerasi dalam membangun ekosistem digital yang aman,” ujarnya.
Deputi Kominfo Kemenko Polkam menyoroti dampak ganda digitalisasi. Di satu sisi, teknologi memperluas partisipasi publik, memperkuat demokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, di sisi lain, arus disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian mengancam kohesi sosial. Fenomena ruang gema (echo chamber) dan era post-truth membuat informasi menyesatkan lebih mudah diterima daripada fakta dan data.
“Situasi ini berpotensi memperuncing polarisasi dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan nasional. Sayangnya, indeks literasi digital Indonesia masih rendah, khususnya dalam aspek keamanan digital dan etika bermedia,” tegasnya.
Data Survei Status Literasi Digital Kemenkominfo 2022 menunjukkan Indeks Literasi Digital Nasional hanya 3,54 dari skala 5, masuk kategori sedang. Sedangkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 mencatat skor 43,34 dari 100, menandakan masih terbatasnya kemampuan masyarakat memahami dan memverifikasi informasi digital secara kritis.
Deputi Eko menekankan bahwa literasi digital merupakan bagian penting dari agenda penguatan ketahanan informasi nasional dan mendukung Prioritas Nasional 6 RPJMN 2025–2029. Sulawesi Tenggara, dengan karakter kepulauan, keragaman sosial budaya, dan aktivitas digital yang meningkat, memiliki peran strategis bagi stabilitas nasional.
“Literasi digital yang kuat bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman etika bermedia dan kesadaran akan dampak sosial-politik dari aktivitas digital,” ujarnya.
Ia menekankan tiga hal: pertama, perlunya kolaborasi pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem digital sehat; kedua, literasi digital harus memperkuat daya kritis masyarakat agar tidak mudah terprovokasi konten menyesatkan; ketiga, literasi digital harus menjadi gerakan berkelanjutan, melembaga dalam pendidikan, kebijakan, dan budaya bermedia.
“Melalui seminar ini, diharapkan tercipta kolaborasi lintas sektoral yang konkret dan berkesinambungan, melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai penghasil kajian ilmiah, media sebagai pengelola arus informasi, komunitas sebagai penggerak di akar rumput, serta sektor swasta sebagai penyedia teknologi. Bersama-sama, mereka dapat memperkuat literasi digital Indonesia,” pungkas Deputi Eko Dono Indarto.
Seminar ini menegaskan pentingnya literasi digital sebagai fondasi menjaga demokrasi, memperkuat ketahanan informasi, dan menyiapkan masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan era digital( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook