Kendari, Kongkritpost.com- Setiap minggu, pada hari Senin, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Zoom Meeting. Rapat virtual ini, yang diadakan secara serentak di seluruh Indonesia, dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Hadir sebagai narasumber adalah perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kepresidenan, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, Sesjamdatun RI, dan Mabes TNI.

Dalam Rakor tersebut, para pemangku kepentingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk Asisten II Setda, Kadis Ketapang, Karo Perekonomian, perwakilan Bank Indonesia, Staf Ahli Madya BPS, Sekdis ESDM, Balai Karantina, dan Dinas terkait, turut serta.

Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya perencanaan yang lebih baik dari setiap kepala daerah dalam mengatasi masalah inflasi, khususnya terkait dengan komoditas seperti cabai dan bawang merah, yang sering menjadi penyebab inflasi ujar Senin (6/5/2024)

Beberapa poin yang dibahas dalam rapat meliputi pemantauan inflasi melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev), laporan hasil pemantauan harga dan stok oleh Pemda dalam tahun 2024 untuk memastikan ketersediaan kebutuhan.

Pada April 2024, terjadi inflasi tahunan sebesar 3,00 persen, inflasi bulanan sebesar 0,25 persen, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,19 persen. Inflasi tersebut terjadi akibat kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Namun, inflasi selama momen Ramadhan dan Idul Fitri tergolong terkendali, dengan harga komoditas pangan relatif stabil bahkan mengalami deflasi pada beberapa komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, beras, dan telur ayam ras.

FB IMG 1778464100114
Baca Juga:Pemprov Sultra Gerak Cepat Tangani Banjir Kendari, Air Bersih hingga Obat Disalurkan

Setelah mengikuti Rakor Inflasi, Asisten II Setda Sulawesi Tenggara melaporkan bahwa inflasi Sulawesi Tenggara pada bulan April 2024 berada pada posisi 2,93 persen. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi tersebut masih dalam batas yang terkendali, terutama jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,00 persen. Bahkan, Sulawesi Tenggara berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 0,7 poin saja.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPH), Sulawesi Tenggara memiliki IPH paling rendah secara nasional, yaitu -1,62( Red)