KENDARI, Kongkritpost.com- Polda Sultra menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Peran generasi muda dalam mensukseskan pemilu 2024 di Sultra” bertempat di Hotel Kubah 9 Kendari, pada Senin, (10/7/2023).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Kadis Kominfo Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah yang menjadi Narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengatakan peran serta generasi muda dalam pencegahan penyebaran berita hoaks di media sosial untuk mensukseskan Pemilu 2024, bahwa di Kominfo sebuah Portal ini memberikan sebuah berita-berita selain pemerintah Provinsi dan juga memberikan informasi yang positif untuk masyarakat.
Kami juga mempunyai ruang digital Facebook PPID Utama Sultra menyajikan rilis mengenai giat-giat jajaran Pemprov Sultra, selain itu Kominfo menyajikan Sultra English, pemerintahan yang berbasis English yang kita harapkan bahwa media sosial orang-orang luar tidak bisa menerjemahkan bahasa Indonesia bisa menggunakan Sultra English,” katanya.
Ridwan Badallah menyebut hoaks merupakan pemberitaan palsu adalah memberikan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, sehingga saluran penyebaran berita hoaks yang terbanyak yaitu: Media Sosial sebesar 92,4%, Aplikasi Chatting sebesar 62,8%, Situs Web 39,9%, Televisi sebesar 8,7%, Media Cetak 5%, Email 3,1% dan Radio 1,2% sumber dari Mastel Tirto.id.
Maka ada delapan cara membedakan Hoaks atau bukan antara lain:
1. Pemilihan kata-kata janggal, seolah persuasif dan memaksa
2. Sumber berita kurang familiar
3. Desain laman yang aneh
4. Penggunaan huruf-huruf besar dan tanda seru
5. Tidak ada kejelasan informasi soal waktu
6. Berisikan opini seseorang dan bukan fakta
7. Domain situs dan URL tidak benar dan kerap menggunakan blog gratisan
8. Cek Google untuk mengetahui informasi hoaks atau bukan
Ketua STIE 66 Kendari menyebutkan dengan judul peran akademisi dalam mensukseskan pemilu 2024 ada 4 (empat) yaitu pertama Election observer yakni sebagai control/pemantau percaya etika dan sistem demokrasi agar tidak tercederai.
Kedua sebagai fasilitator kampus tidak anti politik dan sebagai wadah pendidikan politik.
Ketiga advokasi kampus sebagai pembela hak-hak rakyat dan membantu masyarakat dalam hak-hak demokrasi.
Keempat edukator yakni Dosen dan Mahasiswa mengambil peran dalam pendidikan politik.
“Sehingga peran mahasiswa sebagai agen perubahan, agen pengawasan, kalangan intelektual yang memiliki idealisme dalam semangat dan komitmen yang tinggi dalam mensukseskan pemilu,” ujarnya.
Direktur Intelkam Polda Sultra, Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini lebih suka diskusi, sharing dari 4 (Empat) narasumber kita pada hari ini terdiri dari Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua STIE 66, terkait permasalahan pemilu yang sekarang ini sudah berjalan tahapannya sekarang perbaikan daftar calon dan dalam waktu dekat ini sudah ada daftar pemilih tetap.
Lanjutnya, kita sudah sepakati bahwa negara kita ini dalam satuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila dan akan berkembang.
“Saya akan menyampaikan beberapa hal khususnya faktor-faktor yang mungkin nanti akan mempengaruhi pada saat pelaksanaan Pemilu, kalau saya ada istilah dibagi dua yaitu : Pertama yang nanti kita akan laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, akan memilih DPD, DPR-RI, termasuk dibawahnya Kabupaten/Kota dan Provinsi,” ucapnya.
“Dan Kedua tahap pemilihan kepala daerah Gubernur, Walikota dan Bupati. Pemilihan tersebut bertujuan untuk memilih pimpinan, wakil rakyat dalam sistem demokrasi sehingga saya berharap kita semua bergandeng tangan, bersama-sama bagaimana kita bisa mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024,” kata Direktur Intelkam Polda Sultra.
Kemarin saya bersama IPKP Polri dan IKP Bawaslu membuat pola untuk penentuan indeks kerawanan pemilu itu dari mabes melaksanakan kegiatan penelitian, kemudian saya ditingkat Polda secara detail melaksanakan penelitian sehingga kita tau persis tingkat kerawanan pemilu itu sejauh mana yaitu: ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Desa, Polres, TPS dimana nantinya yang paling rawan.
“Kalau secara nasional pada saat ini Sultra termasuk pada level kurang rawan,” tutur Direktur Intelkam Polda Sultra.
Sementara paparan Materi Generasi Muda Dalam Pemilu 2024 yang dibawakan oleh Ketua KPU Sultra, Asril, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.
Untuk menjadi bagian dari pemilih muda yaitu Pertama pemilih milenial tergolong kedalam jenis pemilih rasional dan kritis.
Kedua mahasiswa menjadi bagian dari pemilih muda dan diharapkan bisa menjadi agen perubahan serta agen pengawas,
Ketiga mahasiswa harus selektif dalam melihat informasi yang menyebar di dunia termasuk media sosial dan
Keempat mahasiswa sebagai pemilih haruslah menyalurkan suaranya sebagai salah satu bentuk apresiasi demokrasi. Lanjut Ketua KPU Sultra
Maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Prov. Sultra sebesar 1.867.931 Pemilih yang terdiri dari G. Milenial 654.484 pemilih sebesar 35,04%, Generasi Z 517.628 pemilih sebesar 27,71%, Generasi X 475.165 pemilih sebesar 25,44% dan Generasi Pre and Baby Boomers 229.654 Pemilih sebesar 11,81%
Selanjutnya Paparan Materi Peran Generasi Muda dalam pengawasan partisipatif pemilu 2024 oleh Ketua Bawaslu Prov. Sultra, Iwan Rompo Banne, ada tugas Bawaslu Provinsi ada 3 (Tiga) yaitu Pencegahan, Pengawasan dan Evaluasi.
Adapun untuk pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pemilihan sehingga ada 6 kegiatan pengawasan partisipatif yaitu pojok 2 pengawasan, pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif dan komunitas digital pengawasan partisipatif
Dan selesai paparan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Intelkam Polda Sultra Kombes Pol Nanang Rudi Supriatna, SH.,MH, Ketua KPU Prov. Sultra Dr. Asril, S.Sos.,M.Si, Ketua STIE 66 Kendari Dr. Bakhtiar Abbas, SE., M.Si, Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne, S.Sos, M.Si dan peserta dari perwakilan Mahasiswa Mandala Waluya dan STIE 66 Kendari. (Redaksi) Exacto Creditant
Tinggalkan Balasan