BAUBAU, Kongkritpost.com- Dalam rangka memajukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, bersama Wakil Wali Kota Sudirman dan jajaran teratas OPD, bersinergi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Kota Baubau, dan merupakan kelanjutan dari Rapat Koordinasi Teknis (Rakortekrenbang) yang berlangsung pada 11-12 April 2025.
Membuka acara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menggarisbawahi krusialnya harmonisasi antara program pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya dalam kerangka Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Wamen berani mencermati bahwa tingkat pengelolaan APBD Sultra terbilang memprihatinkan, dengan posisi yang mengkhawatirkan di peringkat kedua terendah secara nasional.
“Jika pengelolaan tidak menunjukkan tanda perbaikan, kita perlu memikirkan pengganti yang kompeten. Kita butuh orang-orang cerdas yang benar-benar ingin membawa perubahan,” tegasnya, memberikan peringatan kepada para pemimpin daerah.
Mengusung tema pembangunan yang responsif dan berbasis kebutuhan lokal, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, turut mengingatkan bahwa 65 persen dari total anggaran daerah masih bergantung pada dana transfer dari pusat. “Untuk itu, saya berkomitmen untuk memperketat pengelolaan keuangan, memastikan setiap rupiah digunakan seefisien mungkin dan tanpa pemborosan,” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, selaku pilar utama dalam gelaran ini, memberikan penekanan pada pentingnya orientasi pelayanan publik dalam setiap rencana pengembangan Kota Kendari. “Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk menciptakan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga akan proaktif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya, menunjukkan komitmennya yang kuat.
Sebagai salah satu langkah strategis, Musrenbang ini diharapkan menjadi wahana komunikasi dan kolaborasi yang efektif, mengintegrasikan pendekatan bottom-up dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga nasional. Dengan dukungan data dan analisis yang memadai, diharapkan program-program yang dihasilkan dapat lebih adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi yang terjadi di lapangan.
Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan riil masyarakat dan memanfaatkan potensi yang ada dengan optimal. Dengan pendekatan yang tepat, keinginan untuk mengubah paradigma pembangunan dapat terwujud, menjadikan Kendari sebagai model bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
Dengan demikian, momentum Musrenbang Provinsi Sultra 2026 bukan hanya sekedar forum diskusi, tetapi juga menjadi tonggak awal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang holistik dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas( Red)
