KENDARI, Kongkritpost.com- Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) bersama Wakil Gubernur Hugua, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sultra mulai menunjukkan pola yang relatif konsisten. Dari hasil penelusuran dan wawancara yang dilakukan beberapa waktu lalu dengan jajaran pemerintah daerah serta sejumlah pemangku kepentingan, tahun pertama pemerintahan ASR–Hugua lebih banyak difokuskan pada peletakan fondasi pembangunan, ketimbang mengejar capaian instan.
Dalam sejumlah kesempatan, ASR menegaskan bahwa tahun pertama bukanlah fase panen, melainkan masa membangun dasar kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. “Pemerintahan ini tidak ingin tergesa-gesa. Yang penting fondasinya dulu kuat, supaya program ke depan tidak rapuh,” ujar ASR saat ditemui usai salah satu agenda kerja di Kendari, beberapa waktu lalu Pada Rabu (31/12/2025)
Pendekatan tersebut tercermin dari gaya kepemimpinan yang relatif tenang dan minim retorika populis. Pemerintah provinsi memilih bekerja melalui kebijakan yang terukur, dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah serta kebutuhan riil masyarakat. Sejumlah pejabat Pemprov Sultra yang diwawancarai menyebutkan, pola kerja yang dibangun ASR–Hugua lebih menekankan disiplin perencanaan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.
Salah satu fokus utama pada tahun pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran beasiswa pendidikan senilai Rp4 miliar pada tahun 2025. Program ini menyasar pelajar dan mahasiswa berprestasi dari berbagai latar belakang ekonomi. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana peningkatan anggaran beasiswa hingga Rp10 miliar pada tahun 2026.
Menurut ASR, investasi di sektor pendidikan merupakan kebijakan strategis jangka panjang. “Kalau kita ingin Sultra maju, maka yang harus diperkuat pertama adalah manusianya. Pendidikan adalah kuncinya,” kata ASR. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya mengurangi kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Sultra mencatat perbaikan jalan provinsi sepanjang 36 kilometer dalam waktu kurang dari satu tahun. Meski belum mencakup seluruh ruas yang membutuhkan perbaikan, langkah ini dinilai sebagai sinyal awal pemulihan konektivitas wilayah. Jalan-jalan tersebut menjadi penghubung penting antarwilayah, sekaligus penopang mobilitas ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas terkait menyebutkan bahwa perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan anggaran. “Kami fokus pada ruas yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan layanan dasar masyarakat,” ujarnya.
Selain jalan, sektor irigasi dan sumber daya air juga menjadi perhatian. Sepanjang tahun 2025, seluruh paket pekerjaan irigasi yang direncanakan Pemprov Sultra dilaporkan tuntas dengan progres fisik 100 persen. Pekerjaan tersebut meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan talud pengaman pantai, serta normalisasi sungai di sejumlah wilayah rawan banjir dan abrasi.
Kebijakan ini dinilai berdampak langsung pada ketahanan pangan dan mitigasi bencana. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan sistem irigasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi kawasan pesisir dari ancaman kerusakan lingkungan.
Kerja-kerja pemerintahan tersebut turut mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Sepanjang 2025, Pemprov Sultra meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Peringkat Ketiga Nasional Bina Marga Sutami Award, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, penghargaan literasi, serta apresiasi atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penghargaan tersebut dinilai sebagai indikator membaiknya tata kelola pemerintahan daerah.
Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada capaian program, tetapi juga pada sikap pribadi Gubernur ASR. Sejak menjabat, ASR memilih tidak menerima gaji sebagai gubernur dan tidak menggunakan fasilitas negara yang melekat pada jabatannya. Dana tersebut dialihkan untuk mendukung program beasiswa pendidikan.
“Kami ingin anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama di sektor pendidikan,” ujar ASR. Sikap ini mendapat beragam respons positif dari masyarakat dan pengamat kebijakan publik, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk keteladanan moral dalam kepemimpinan daerah.
Atas komitmennya dalam mendukung sektor sosial dan keagamaan, ASR juga menerima Baznas Award 2025 sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan zakat dan dana sosial untuk kepentingan masyarakat luas.
Menjelang satu tahun kepemimpinan, sejumlah kalangan menilai pemerintahan ASR–Hugua berada pada jalur yang relatif stabil. Meski tantangan ke depan masih besar—mulai dari keterbatasan anggaran hingga kompleksitas wilayah kepulauan—fondasi kebijakan yang telah diletakkan dinilai menjadi modal awal untuk pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang partisipasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. “Kami sadar, pekerjaan ini belum selesai. Tapi arah sudah ada, dan kami akan terus memperbaiki diri,” kata ASR.
Dengan capaian awal, keteladanan kepemimpinan, serta pengakuan eksternal yang diraih, masa depan Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan ASR–Hugua mulai disambut dengan optimisme yang terukur—optimisme yang dibangun dari kerja nyata, bukan sekadar janji. (*)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook