BOGOR, Kongkritpost.com- Di tengah arus digitalisasi dan tuntutan pembangunan berbasis bukti, Pemerintah Kota Kendari memilih melangkah lebih jauh. Tak lagi hanya mengandalkan data sekunder atau pendekatan statistik semu, Pemkot kini menginisiasi Data Kelurahan Presisi (DKP)—konsep canggih yang lahir dari rahim akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Keseriusan itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, dengan Wakil Rektor IPB, Prof. Iskandar Zulkarnaen Siregar, Jumat (13/6/2025), di Kampus Dramaga IPB, Bogor. Hadir menyaksikan pula tokoh penting di balik lahirnya konsep Data Desa Presisi yang menjadi pondasi DKP, yakni Dr. Sofyan Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB.
Alih-alih sekadar seremoni, langkah ini mencerminkan arah baru dalam pembangunan kota: membumikan ilmu untuk melayani rakyat. DKP bukan cuma memotret angka kemiskinan dan jumlah penduduk, melainkan merekam wajah nyata masyarakat dalam peta digital berbasis orthophoto, topografi, hingga infrastruktur wilayah. Semua itu dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan warga dari tingkat RT hingga kelurahan.
Prof. Iskandar menyebut kolaborasi ini sebagai contoh keberanian daerah dalam mengubah pola kerja birokrasi. “Kebijakan yang hebat lahir dari data yang jujur. Kendari sedang membuktikan bahwa kemajuan itu bisa dimulai dari kelurahan,” tegasnya.
Wali Kota Siska Karina Imran tidak menampik, inisiatif ini adalah bagian dari grand design besar dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berbasis teknologi.
“Presisi bukan sekadar kata keren, tapi alat untuk melawan kebijakan yang asal tebak,” ujar Siska lugas.
Ia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah, termasuk lurah dan camat, akan menjadi bagian integral dari pelaksanaan DKP, yang pada tahap awal menyasar 65 kelurahan se-Kota Kendari. Tim IPB akan mendampingi mulai dari pelatihan hingga survei lapangan, sementara masyarakat akan dilibatkan sebagai aktor utama pengumpul informasi di wilayahnya sendiri.
Program ini juga menjadi jawaban atas tantangan pembangunan berkelanjutan yang kerap terhambat karena ketimpangan data. Dari soal stunting, akses layanan dasar, hingga peluang kerja, semua akan dipetakan secara visual dan real-time.
Lebih dari itu, langkah ini juga mengirim pesan kuat: Kendari tak ingin membangun hanya di atas asumsi, tapi di atas fakta. Jika berhasil, DKP berpeluang menjadi warisan penting dari Siska Karina Imran, sekaligus model nasional bagi daerah lain yang ingin membangun dari bawah—secara presisi, bukan kompromi( Red)
