KENDARI, Kongkritpost.com- Hujan deras yang mengguyur Kota Kendari pada Senin sore, 27 Januari 2025, menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang terdampak cukup parah adalah Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu. Menyikapi kondisi ini, dua organisasi masyarakat, yakni Tamalaki Pobende Wonua Sultra dan Konsorsium Aktivis Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, mendesak Pemerintah Kota Kendari agar segera mengambil langkah terkait pencemaran lingkungan akibat banjir, terutama di RT 12 Kelurahan Watulondo.Ketua Umum Tamalaki Pobende Wonua Sultra, Ahmad Baso, yang turut didampingi warga terdampak, menyatakan bahwa kehadiran pihaknya di lokasi bencana adalah sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Menurutnya, kondisi ini harus disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
Ahmad Baso menyoroti keberadaan tiga perumahan baru yang dikembangkan oleh BTN Korps A99 Land, Risalki, dan BTN Alfad di Kelurahan Watulondo dan Punggolaka sebagai faktor utama terjadinya banjir yang lebih parah dibanding sebelumnya.“Dari hasil investigasi kami dan kesaksian warga, sebelum adanya pembangunan tiga BTN ini, banjir memang terjadi, tetapi tidak separah sekarang. Kini, banjir datang dengan lumpur dalam jumlah besar,” ungkapnya.
Ia juga menilai bahwa lambannya respons pemerintah dalam mengatasi masalah ini menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Seharusnya, pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, PTSP, dan BPBD segera melakukan evaluasi dan memberikan teguran kepada para pengembang.
“Kami meminta pemerintah turun langsung ke lapangan untuk menekan pihak pengembang agar bertanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak,” tegasnya.Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Ahmad Baso beserta timnya, terdapat sekitar 100 kepala keluarga atau 100 rumah yang terdampak di dua kelurahan. Saat ini, sebagian warga masih mengungsi di kantor kelurahan sambil menunggu bantuan dari pemerintah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya pernah melakukan audiensi dengan DPRD Kota Kendari terkait masalah ini, termasuk membahas penghentian sementara aktivitas pengembang dan penyitaan alat produksi. Namun, hingga kini, hasil pertemuan tersebut belum terlihat implementasinya.Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Konsorsium Aktivis Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, Andri Togala, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap izin pembangunan BTN, terutama yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan.
Pemerintah tidak boleh main-main dalam memberikan izin lingkungan. Jika dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat, bukan pemerintah,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan kolam retensi untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata dengan menegur dan memerintahkan para pengembang untuk membangun kolam retensi guna mencegah bencana serupa terjadi kembali.
“Jika tidak ada langkah konkret, banjir dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, infrastruktur, hingga munculnya wabah penyakit,” tambahnya.
Masyarakat dan kedua organisasi ini berharap Pj Wali Kota Kendari segera turun ke lapangan untuk meninjau langsung dampak banjir serta mengevaluasi pembangunan tiga perumahan tersebut.
“Keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah. Kami hanya berharap agar langkah yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat yang terdampak,” pungkas Ahmad Baso.
Masyarakat kini menantikan tindakan konkret dari pemerintah dan pengembang agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang( Usman)