MAKASSAR, Kongkritpost.com-Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Acara yang diselenggarakan di Claro Hotel Makassar pada Rabu (26/06/24) tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai narasumber penting, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Pangkogabwilhan II Letjen TNI M. Khairil Lubis, dan Kabaharkam Polri Komjen Pol M. Fadil Imran. Hadir pula Forkopimda TK I dan II, perwakilan partai politik, serta organisasi kemasyarakatan.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, terutama dari potensi gangguan yang mungkin muncul dari kelompok tertentu atau pendukung calon kepala daerah. “Pemerintah Pusat dan Daerah harus berkoordinasi dan bersinergi dengan baik untuk memitigasi berbagai permasalahan yang ada sehingga tidak membesar,” ujarnya Rabu 26 Juni 2024
Hadi juga menekankan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 serta pentingnya keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan menghindari polarisasi di masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya penyaluran pendanaan untuk penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada serentak. “Saya mendorong para Kepala Daerah untuk segera mentransfer dana hibah kepada para pemangku kepentingan,” tegasnya.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari meminta dukungan dari TNI/Polri dan Kejaksaan untuk mengawal penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah. Dia juga memberikan perhatian khusus pada penetapan calon Kepala Daerah sesuai dengan batasan umur yang didasari putusan MK serta status hukum para calon.
Kabaharkam Polri Komjen Pol M. Fadil Imran mengungkapkan adanya potensi kerawanan/konflik sosial pada Pilkada serentak 2024, termasuk isu SARA, provokasi media sosial, dan netralitas aparatur negara. “Polri telah membentuk operasi keterpaduan dalam penanganan Pilkada serentak melalui berbagai operasi khusus,” tambahnya.
Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyatakan kesiapan Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan Pilkada serentak berjalan aman dan lancar. “Keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama kami,” ujarnya.
Sultra memiliki daftar pemilih tetap sebanyak 1.883.620 jiwa, dengan pemilih pemula tercatat sebanyak 73.262 jiwa atau sekitar 3,88% dari total pemilih. Pilkada ini akan melibatkan 4.588 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 7.213 petugas untuk pemutakhiran data pemilih.
Pj. Gubernur juga menyoroti tantangan geografis Sultra sebagai daerah kepulauan yang mempersulit distribusi logistik dan pengamanan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi menjadi prioritas pengamanan dan distribusi logistik.
Program pendidikan politik kepada masyarakat direncanakan untuk menekan potensi kerawanan sosial dan meningkatkan partisipasi pemilih. “Kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi yang kondusif agar Pilkada serentak ini dapat berlangsung sukses dan damai,” tutup Pj. Gubernur( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook