BAUBAU, Kongkritpost.com- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menerima arahan langsung dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk untuk mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) se-Provinsi Sultra. Arahan strategis tersebut disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026, yang digelar di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin (14/4/2025)
Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang dicanangkan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, guna mendukung penuh program prioritas Gerakan Satu Data Indonesia yang menjadi pilar penting pembangunan berbasis data yang akurat dan terpadu.
“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional,” tegas Ribka Haluk dalam sambutannya.
Wamendagri menekankan bahwa Gubernur memiliki peran sentral dalam menyinergikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga kementerian dan lembaga terkait, agar proses penyusunan RTRW dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tepat waktu.
RTRW sendiri dipandang sebagai fondasi krusial bagi pembangunan berkelanjutan di Sultra. Dengan dokumen tata ruang yang jelas dan terukur, pemerintah dapat mengarahkan peruntukan wilayah secara tepat, mulai dari pengembangan sektor pariwisata, kawasan industri, hingga pelestarian lingkungan.
“Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. RTRW harus diselesaikan,” tegas Ribka.
Komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan RTRW secara nasional pada tahun ini turut menegaskan pentingnya percepatan ini sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah.
Tak hanya soal RTRW, dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga diminta fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi dan kebijakan yang pro-investasi menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Lebih lanjut, seluruh kebijakan daerah termasuk RKPD diingatkan agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional yang kini dirumuskan dalam Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto. Sinkronisasi ini menjadi landasan penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah.
Musrenbang RKPD ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sultra Hugua, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, para Bupati/Wali Kota se-Sultra, jajaran Forkopimda, serta pejabat lintas sektor lainnya.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki demi mendorong kesejahteraan masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan ke depan( Red)
