KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara daring pada Senin, 7 Oktober 2024. Rakor ini diikuti secara serentak di seluruh Indonesia dan menampilkan sejumlah narasumber, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismatini, Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, serta Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari, dan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono.
Dalam acara tersebut, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sultra hadir dari berbagai instansi terkait, termasuk Bank Indonesia (BI), Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, dan dinas-dinas lainnya yang berperan dalam pengendalian inflasi.
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan bahwa pada minggu pertama Oktober 2024, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga semakin meningkat. “Dari yang sebelumnya 180 kabupaten/kota, kini jumlahnya meningkat menjadi 247, terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa kenaikan harga terjadi secara sporadis dan tidak berdampak pada daerah-daerah terdekat. “Ini menunjukkan bahwa masalah ini bersifat internal di masing-masing kabupaten/kota. Kami mengharapkan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) segera melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi kenaikan harga pada minggu berikutnya,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden mengapresiasi pencapaian inflasi yang berada di angka 1,84% (year-on-year) dan deflasi bulanan sebesar 0,12%. “Ini adalah angka terendah dalam dua tahun terakhir dan bahkan sejak Indonesia merdeka,” jelasnya.
Ia juga mencatat sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi pada September 2024, antara lain Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Bali, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, sepuluh provinsi dengan inflasi terendah mencakup Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, NTT, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan Aceh.
Dalam pemaparan lebih lanjut, Deputi BPS Pudji Ismatini melaporkan bahwa tingkat deflasi untuk komponen harga yang bergejolak pada September 2024 adalah yang terdalam dalam empat tahun terakhir, mencapai 2,81%. “Pola yang sama juga terlihat pada bahan makanan dengan deflasi sebesar 1,93%, dan komponen energi yang mencatat deflasi 0,30%, dipicu oleh penurunan harga BBM nonsubsidi,” jelasnya.
Pudji juga menambahkan bahwa secara nasional, pada minggu pertama Oktober 2024, terdapat lebih banyak kabupaten/kota yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan yang mengalami kenaikan. “Harga bawang merah naik 5,50% dibandingkan bulan September, sementara minyak goreng naik 0,36%, dan telur ayam naik 0,53%. Di sisi lain, harga cabai rawit mengalami penurunan sebesar 3,24% dibandingkan bulan September 2024,” tuturnya( Red)
