KENDARI, Kongkritpost.com-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Pornografi secara virtual pada Rabu, 9 Oktober 2024. Acara ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman pornografi yang semakin meningkat di era digital.
Rakornas dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang mewakili Menko PMK, Muhadjir Effendy, selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3). Dalam sambutannya, Woro menyampaikan bahwa pornografi telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan sosial, dengan Indonesia mencatat lebih dari lima juta kasus dalam empat tahun terakhir. Ia menegaskan perlunya penguatan regulasi, penegakan hukum, literasi digital, serta peran keluarga sebagai benteng pertama melawan pornografi.
Rakornas juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki. Ia menekankan bahwa pendidikan karakter harus diperkuat dalam kurikulum di Madrasah, Pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya untuk memutus rantai dampak negatif pornografi di kalangan pelajar.
Dalam sesi diskusi, berbagai narasumber dari Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Polri, Kominfo, dan Kementerian PPPA menyampaikan materi terkait upaya penanganan pornografi, mulai dari pengawasan situs-situs yang memuat konten pornografi hingga penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran di daerah.
Popon Ardianto Sunggoro dari Kemenko Polhukam menekankan pentingnya pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Pornografi di tingkat daerah sesuai Perpres No. 25 Tahun 2012. Sementara itu, Pribudiarta Nur Sitepu dari Kementerian PPPA menyatakan bahwa dampak pornografi jauh lebih merusak daripada narkotika, berdasarkan studi terbaru.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen Sulawesi Tenggara dalam upaya pencegahan pornografi. “Kami di Sultra sangat mendukung program ini dan akan memperkuat peran pemerintah daerah dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan Pornografi. Pornografi bukan hanya masalah moral, tapi juga ancaman serius terhadap ketahanan sosial masyarakat,” ujar Andap. Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan, pengawasan teknologi, dan penegakan hukum yang seimbang.
Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan nasional, termasuk Wakil Menteri Agama, para gubernur, walikota, bupati, serta perwakilan instansi terkait. Dari Sultra sendiri, hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan pejabat pemerintah daerah lainnya.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan pornografi, memastikan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi masyarakat, terutama generasi muda( Red)
