KENDARI, Kongkritpost.com-Polemik dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam aktivitas pertambangan nikel PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) kembali mencuat ke publik. Namun, Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sulawesi Tenggara (Sultra) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan politisi Partai Gerindra tersebut.
La Ode Hidayat, salah satu koordinator ASR Sultra, memberikan klarifikasi atas pernyataan yang sempat disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sultra beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, penyebutan nama Sufmi Dasco Ahmad dalam konteks tersebut telah disalahpahami dan cenderung diplintir oleh sejumlah pihak.
“Kami ingin meluruskan bahwa apa yang saya sampaikan dalam RDP bukan tudingan langsung terhadap Pak Dasco. Itu murni bentuk evaluasi atas situasi nasional, khususnya maraknya tambang ilegal di Sultra,” ujar Dayat kepada awak media, Sabtu (13/09/2025).
Dayat menjelaskan bahwa pernyataannya saat RDP bersifat umum dan bertujuan mengajak semua pihak, termasuk pejabat negara, untuk lebih peka terhadap aspirasi dan keresahan masyarakat.
“Saya tidak menuduh. Justru saya percaya, Pak Sufmi Dasco adalah figur yang selama ini konsisten mendengar suara rakyat. Maka menjadi tidak adil jika nama beliau digiring dalam isu-isu yang tidak terbukti,” tambah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Ia juga mengimbau agar media maupun pihak-pihak yang berkepentingan tidak memelintir narasi sehingga menciptakan opini yang menyesatkan publik dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
“Saya minta kepada seluruh elemen, termasuk media, untuk tidak menggiring opini tanpa dasar. Ini bukan sekadar menjaga nama baik seseorang, tapi juga menjaga marwah demokrasi dan etika publik,” tegasnya.
Dayat turut menekankan bahwa Sufmi Dasco adalah tokoh politik nasional yang dikenal menjaga integritas dalam mendukung jalannya pemerintahan, khususnya dalam mengawal visi-misi Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin, beliau tidak mungkin membiarkan dirinya dikaitkan dengan praktik-praktik ilegal, apalagi menjadi backing perusahaan tambang ilegal. Karakter dan rekam jejaknya jelas,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, ASR Sultra melalui La Ode Hidayat berharap situasi ini tidak berkembang menjadi bola liar. Ia mengajak seluruh kalangan untuk tetap obyektif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, terlebih isu yang menyangkut nama pejabat publik.
“Mari kita jaga dinamika ini tetap sehat. Kritik boleh, tapi harus berdasarkan fakta dan etika,” tutup Dayat(Man)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook