KENDARI, Kongkritpost.com- Pembangunan kawasan tambat labuh di Kendari Bis, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, kini kembali menjadi perhatian publik. Proyek yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari APBD Kota Kendari tahun 2023 itu mengalami kerusakan, memicu dugaan bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Hingga saat ini, proyek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut masih terbengkalai, sementara penyelidikan oleh Tipikor Polresta Kendari dinilai lamban.
Lembaga Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara, melalui ketuanya, Ados Nusantara, menyampaikan kritik terhadap kondisi bangunan yang nyaris ambruk. Ia menegaskan perlunya perhatian serius dari Kapolresta Kendari untuk segera menyelesaikan kasus ini tegas Ados Jumat (3/1/2025)
“Kami meminta Polresta Kendari untuk serius menangani persoalan nyaris robohnya jembatan tambat labuh. Ini menyangkut uang negara, dan kami menuntut adanya transparansi dalam proses penyelidikan,” kata Ados.
Ados juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah awal Polresta Kendari dalam merespons keluhan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan dengan serius dan transparan.
“Kasus ini telah memasuki ranah hukum, dan kami mengapresiasi respons cepat Polresta Kendari. Tetapi kami juga menekankan pentingnya transparansi dan kesungguhan dalam mengusut kasus ini karena menyangkut penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
Ia mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga kontraktor pemenang tender, diperiksa secara menyeluruh.
Kami mendesak agar seluruh pihak yang terlibat diperiksa. Lembaga kami akan terus mengawal proses hukum ini hingga selesai,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Polresta Kendari dan komitmen mengawal proses hukum, Ados menyatakan bahwa lembaganya akan melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini bertujuan memberikan tekanan agar penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Demonstrasi ini bukan untuk menciptakan tekanan negatif, tetapi untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Kendari dan penyidik Tipikor belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan kasus ini. Dinas Perhubungan Kota Kendari selaku pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut juga belum memberikan pernyataan.
Masyarakat berharap penanganan kasus ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki tata kelola proyek pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara. Kasus tambat labuh ini diharapkan menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan( Usman)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook