KENDARI, Kongkritpost.com-Dalam apel gabungan perdana bersama seluruh ASN dan pejabat lingkup Pemprov Sultra di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Senin (11/9/2023).
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menyebutkan tiga arahan kepada seluruh ASN dan pejabat lingkup di Lingkup Pemprov Sultra.
Pertama, terkait kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kerja Pemprov Sultra, baik yang berstatus PNS, maupun Non-PNS. “Kita semua adalah satu gerbong pengabdian”. ASNKarena dijajaran Pemprov Sultra berasal dari beragam suku yang berada di Sultra, bahkan dari luar Sultra oleh karena itu Andap ingatkan jangan sampai pembagian kerja dan tanggung jawab diwarnai semangat kesukuan.
“Oleh karena itu marilah Sultra adalah bagian penting dari NKRI. Tugas dan tanggung jawab selaku ASN untuk sama-sama memperjuangkan kehidupan masyarakat, apa pun sukunya. Itu amanat konstitusi,” katanya.
Sebagaimana Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN adapun kita adalah ASN yang bekerja di Provinsi Sultra, maka tugas utama kita adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Sultra. Dan apa pun sukunya, apa pun agamanya, apa pun latar belakang sosial ekonominya harus bersatuSelain itu Pj Gubernur Sultra menegaskan, “Sebagai pemimpin Provinsi Sultra yang memegang amanah maka dalam waktu yang singkat ini, saya berkomitmen tidak ada perbedaan perlakuan yang akan saya berikan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra, apapun suku dan agamanya, dan latar belakang pendidikannya.”
Kedua, terkait prioritas penilaian kepada segenap jajaran birokrasi di Pemprov Sultra dengan berbasis kinerja dan pencapaiannya. PJ Gubernur menyampaikan bahwa:
1. Indeks Kinerja Utama Atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja bahwa KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan.
Artinya bukan hanya berbasis melainkan apa alokasi anggaran terserap atau tidak sebab apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak.
2. Reformasi birokrasi di Pemprov Sultra adalah satu kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra. Kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi sebab Administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Maka disisi lain Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi.
3. Digitalisasi reformasi birokrasi Pemprov Sultra. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang PJ Gubernur gagas berfungsi membantu seluruh jajaran
birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja kita semua menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan. Monitoring dan evaluasi kinerja
Dan berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik.
Ketiga, terkait kesiapan Sultra dalam menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu). PJ Gubernur menegaskan:
1. Dalam cara pandang konstitusional, Pemilu adalah jalan ke arah penyempurnaan demokrasi kita.
2. Mengingatkan kepada kepada seluruh masyarakat, termasuk yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, dan juga Pilkada Serentak 2024 pentingnya toleransi dalam Pemilu. Jangan sampai pesta demokrasi nanti menjadi arena pertempuran politik, sehingga membahayakan keutuhan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat
Adapun toleransi tanpa toleransi demokrasi akan karam tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan, kekuatan bangsa akan musnah, Yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah pada perang saudara. Dibutuhkan
Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengawal pesta demokrasi dapat berjalan secara aman, damai dan kondusif.
3. Demokrasi sesungguhnya hanya alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan Pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu sendiri Tugas semua pihak, khususnya seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk mendukung penuh kinerja Penyelenggara Pemilu, sehingga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Sultra benar-benar
Dan mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.
Dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) Diikuti Sekda, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah dan Biro Lingkup, serta seluruh ASN di lingkup Pemprov Sultra. (Redaksi)