KENDARI, Kongkritpost.com- Sebuah angka menarik muncul dari laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari awal tahun ini.
Dalam kurun Januari hingga April 2026, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Selisihnya mencapai Rp897 juta.
Bukan karena anggaran dipangkas.
Bukan pula karena pemerintah mengurangi hak pegawai.
Angka itu muncul setelah Pemkot Kendari menerapkan sistem absensi berbasis Face ID yang mulai digunakan secara menyeluruh di lingkungan birokrasi.
Sistem tersebut mengubah cara pemerintah mengukur kehadiran ASN. Jika sebelumnya absensi kerap dianggap rutinitas administratif, kini kehadiran pegawai tercatat secara digital dan real time melalui identifikasi wajah.
Dampaknya langsung terasa pada perhitungan TPP.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menilai penerapan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih disiplin dan profesional.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibayarkan kepada pegawai benar-benar berdasarkan kinerja dan tingkat kehadiran yang terukur.
“Kami ingin menciptakan sistem yang adil. Hak pegawai tetap diberikan, tetapi harus sejalan dengan kewajiban yang dijalankan,” ujar Siska Jumat (12/6/2026)
Data pemerintah menunjukkan sejumlah organisasi perangkat daerah mengalami penurunan realisasi pembayaran TPP setelah sistem baru diberlakukan.
Dinas Pertanian menjadi salah satu yang mencatat angka efisiensi tertinggi. Disusul Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa tingkat kehadiran ASN kini tercatat lebih akurat dibanding sebelumnya.
Pemerintah kota menegaskan bahwa efisiensi hampir Rp900 juta tersebut bukanlah tujuan utama dari kebijakan Face ID.
Target utamanya adalah membangun budaya kerja yang lebih disiplin serta menghilangkan praktik-praktik yang selama ini berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan publik.
Namun di sisi lain, efisiensi yang tercipta memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah.
Anggaran yang tidak terserap dalam pembayaran TPP akan diarahkan kembali untuk mendukung program pelayanan masyarakat dan kebutuhan pembangunan kota.
Bagi Pemkot Kendari, transformasi digital tidak hanya soal menghadirkan teknologi baru.
Lebih dari itu, Face ID menjadi instrumen untuk mengubah pola kerja birokrasi agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Empat bulan sejak diterapkan, satu hal mulai terlihat jelas: di Kendari, absensi kini bukan lagi sekadar tanda hadir, melainkan cermin kedisiplinan yang langsung berdampak pada hak dan tanggung jawab setiap ASN*
