KENDARI, Kongkritpost.com- Angka Rp1,59 triliun menjadi gambaran awal wajah keuangan Kota Kendari pada 2027.
Angka itu muncul dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari, Selasa (18/8/2026).
Namun, bagi Siska, persoalannya bukan sekadar seberapa besar uang yang tersedia.
Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana ruang fiskal yang terbatas tersebut diubah menjadi program yang benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat.
“Dokumen ini disusun sebagai pedoman awal dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan,” ujar Siska.
Rancangan KUA-PPAS tersebut disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Kendari 2027 serta RPJMD Kota Kendari 2025-2029.
Arah pembangunan nasional, kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal dan kemampuan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan.
Pendapatan Rp1,59 Triliun
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kota Kendari diproyeksikan mencapai Rp1.595.196.845.304.
Sumbernya terdiri atas PAD sebesar Rp599.812.726.902, pendapatan transfer Rp971.107.200.905, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.276.917.497.
Komposisi tersebut memperlihatkan satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah: ketergantungan terhadap transfer masih cukup besar.
Karena itu, Pemkot Kendari memasukkan penguatan PAD sebagai salah satu agenda penting.
Digitalisasi data wajib pajak, pembenahan penagihan dan pengawasan, penggalian sumber PAD yang sah, optimalisasi aset daerah hingga peningkatan kinerja BUMD menjadi instrumen yang disiapkan.
Transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp837.263.135.000.
Sementara transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diproyeksikan mencapai Rp133.844.065.905, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,27 miliar berasal dari dana kapitasi dan nonkapitasi FKTP pada Puskesmas.
Belanja Lebih dari Rp1,54 Triliun
Dari sisi belanja, Pemkot Kendari merencanakan pengeluaran sebesar Rp1.548.537.151.973.
Belanja tersebut diarahkan untuk pelayanan dasar, program prioritas, infrastruktur, penguatan ekonomi daerah dan perlindungan sosial.
Belanja operasi mengambil porsi terbesar, yakni sekitar Rp1,24 triliun.
Di dalamnya terdapat belanja pegawai sebesar sekitar Rp777,15 miliar.
Sementara belanja modal dialokasikan sekitar Rp294,34 miliar, sedangkan belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar.
Di sinilah tantangan pengelolaan APBD Kendari 2027 terlihat.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut menjaga belanja rutin sekaligus menyediakan ruang yang cukup untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Siska menegaskan anggaran tidak boleh berhenti pada penyerapan.
Setiap rupiah harus mempunyai tujuan dan manfaat yang dapat diukur.
Ada Utang yang Harus Dibayar
Rancangan pembiayaan juga memperlihatkan adanya kewajiban yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp30 miliar dari perkiraan SiLPA 2026.
Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp76,65 miliar, yang dialokasikan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.
Akibatnya, pembiayaan netto tercatat minus sekitar Rp46,66 miliar.
Meski demikian, struktur rancangan KUA-PPAS tetap ditempatkan dalam kondisi berimbang atau zero deficit.
Siska Pilih Efisiensi
Dalam kondisi tersebut, Siska tampaknya ingin mengubah cara pemerintah melihat APBD.
Bukan sekadar mengejar besarnya anggaran, tetapi memastikan belanja menghasilkan perubahan.
Pelayanan dasar harus membaik. Infrastruktur harus memiliki manfaat. Program ekonomi harus memberi dampak. Bantuan sosial harus tepat sasaran.
Di sisi lain, sumber pendapatan daerah harus terus diperkuat agar Kendari tidak terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.
KUA-PPAS 2027 karena itu menjadi lebih dari sekadar dokumen angka.
Ia menjadi gambaran bagaimana Pemkot Kendari mencoba menyeimbangkan kebutuhan pembangunan, kewajiban keuangan dan kemampuan fiskal daerah.
Siska berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung konstruktif hingga menghasilkan kesepakatan KUA-PPAS tepat waktu.
“Pencapaian target-target yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS ini memerlukan sinergi, komitmen dan kerja keras bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Kendari, serta seluruh elemen masyarakat Kota Kendari,” tutur Siska.
Setelah disepakati, KUA-PPAS tersebut akan menjadi pijakan penyusunan APBD Kendari 2027.
Pertaruhan berikutnya bukan lagi pada angka Rp1,59 triliun.
Pertaruhannya adalah apakah uang sebesar itu mampu diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang benar-benar dirasakan warga Kendari*
