JAKARTA, Kongkritpost.com-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bersama para bupati dan wali kota se-Sultra, melakukan audiensi strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri II, Jakarta.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemprov Sultra dalam mencari solusi atas masalah backlog perumahan yang masih menjadi tantangan di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya memperhatikan kawasan pesisir yang selama ini kerap terpinggirkan dari pembangunan permukiman yang layak ujar Kamis (17/7/2025)
“Masyarakat pesisir tidak hanya membutuhkan atap untuk berteduh, tapi juga rumah yang sehat, aman, dan layak huni sebagai fondasi masa depan yang lebih baik,” ujarnya dengan penuh semangat.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Sultra saat ini masih menghadapi kekurangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. Kondisi geografis, keterbatasan akses, hingga daya beli masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi secara kolaboratif.
Menanggapi hal itu, Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa backlog perumahan secara nasional mencapai angka tiga juta unit. Untuk mengatasi persoalan ini, ia mendorong optimalisasi program CSR (Corporate Social Responsibility), khususnya dari perusahaan-perusahaan tambang di daerah.
“Kami punya contoh baik seperti Berau Coal, Harum Energi, hingga Astra yang membangun ribuan rumah melalui CSR tanpa mengandalkan APBN. Sultra, dengan potensi tambangnya yang besar, bisa meniru langkah ini,” tegas Menteri Maruarar.
Tak hanya mengandalkan CSR, pemerintah juga membuka ruang sinergi dengan sektor perbankan. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP mengajak perbankan nasional, seperti BTN dan BP TAPERA, untuk memperluas skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga ringan hanya 5%.
Heru Nugroho, perwakilan dari BP TAPERA, turut memperkenalkan platform digital Sikumbang (https://sikumbang.tapera.go.id), yang dirancang untuk mempermudah proses penyediaan rumah secara terintegrasi. Lewat aplikasi ini, developer dapat mengunggah data rumah, bank melakukan verifikasi, dan masyarakat bisa memilih rumah hanya dengan unggahan foto dan KTP.
“Digitalisasi ini penting untuk percepatan. Semua proses jadi transparan, cepat, dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa harus datang ke kantor,” jelas Heru.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Sultra untuk mempercepat pembangunan perumahan inklusif dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah pusat, dunia usaha, serta lembaga keuangan diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook