KENDARI, Kongkritpost.com- Tahun 2025 menjadi fase penting dalam peta jalan pembangunan sektor pertanian Sulawesi Tenggara, khususnya pada subsektor perkebunan dan hortikultura. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR), pemerintah provinsi menunjukkan arah kebijakan yang lebih sistemik, terukur, dan berbasis data dalam mendorong pertumbuhan sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi perdesaan.
Sejak dilantik pada Februari 2025, Gubernur ASR menggeser pendekatan pembangunan pertanian dari pola administratif ke pendekatan produktivitas dan daya saing. Fokus kebijakan tidak lagi semata pada distribusi bantuan, tetapi diarahkan pada penguatan hulu-hilir melalui peningkatan kualitas input produksi, efisiensi budidaya, optimalisasi rantai pasok, serta integrasi teknologi informasi dalam tata kelola subsektor perkebunan dan hortikultura.
Pendekatan ini sejalan dengan paradigma pembangunan pertanian modern yang menempatkan sektor primer sebagai bagian integral dari sistem agribisnis dan agroindustri. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan subsektor perkebunan dan hortikultura tidak hanya sebagai penyedia bahan baku, tetapi juga sebagai sumber nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan instrumen pengendalian inflasi daerah.
Gubernur ASR menegaskan bahwa peningkatan produksi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan. Oleh karena itu, kebijakan diarahkan pada penggunaan benih unggul bersertifikat, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), pengendalian pengganggu tanaman berbasis ekologi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia petani. Prinsip sustainable agriculture menjadi benang merah dalam perumusan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025.
Kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan secara teknokratis oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Dr. L. M. Rusdin Jaya, SIP., MSi. Implementasi kebijakan dilakukan melalui pendekatan spasial dan klaster komoditas, dengan mempertimbangkan kesesuaian agroklimat, karakteristik lahan, serta potensi pasar masing-masing wilayah ujarnya Rabu (31/12/2025)
Pada subsektor perkebunan, capaian paling menonjol sepanjang 2025 adalah peningkatan dan perluasan areal tanam seluas 1.700 hektare. Ekspansi ini difokuskan pada komoditas strategis bernilai ekonomi tinggi, terutama kakao, lada, pala, kelapa sawit, dan sagu. Komoditas kakao menjadi prioritas utama mengingat posisinya sebagai komoditas unggulan Sultra dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan petani dan ekspor regional.
Pengembangan kakao dilakukan pada lima kabupaten, yakni Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, Kolaka Utara, dan Bombana, dengan total luasan mencapai 1.000 hektare. Pemerintah Provinsi Sultra menyalurkan sebanyak 1 juta benih kakao unggul yang telah melalui proses sertifikasi mutu dan adaptif terhadap kondisi agroekologi lokal. Distribusi benih dilakukan dengan pendekatan kelompok tani untuk memastikan efektivitas pendampingan dan keberlanjutan budidaya.
Selain kakao, pengembangan komoditas lada dilaksanakan di Kabupaten Konawe dengan luasan 200 hektare dan distribusi 160 ribu pohon. Lada dipandang sebagai komoditas rempah strategis dengan peluang pasar yang relatif stabil, baik domestik maupun ekspor. Sementara itu, komoditas pala dikembangkan seluas 500 hektare di Kabupaten Buton dan Kolaka Utara, sebagai bagian dari upaya diversifikasi komoditas perkebunan berbasis rempah.
Pemerintah Provinsi Sultra juga mendorong revitalisasi komoditas sagu melalui bantuan mesin dan sarana pengolahan di Kecamatan Meluhu dan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pascapanen dan mendorong sagu sebagai sumber pangan lokal alternatif yang memiliki nilai ekonomi dan ketahanan pangan jangka panjang.
Jika seluruh intervensi budidaya dan pendampingan teknis dilaksanakan secara konsisten, subsektor perkebunan Sulawesi Tenggara diproyeksikan mengalami peningkatan produksi hingga 55 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi peningkatan produktivitas tanaman, perbaikan kualitas input produksi, serta pengurangan kehilangan hasil (losses) akibat serangan hama dan penyakit.
Pada subsektor hortikultura, kinerja tahun 2025 juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pemerintah Provinsi Sultra mencatat peningkatan dan perluasan areal tanam hortikultura seluas 223 hektare. Komoditas hortikultura semusim seperti bawang merah dan cabai menjadi fokus utama mengingat perannya yang strategis dalam pengendalian inflasi pangan daerah.
Pengembangan bawang merah dilakukan di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan total luasan 5 hektare dan distribusi 415 saset benih. Sementara itu, komoditas cabai rawit dikembangkan di empat kecamatan di Konawe Selatan dengan luas 33 hektare, serta cabai keriting di lima kabupaten/kota dengan luas total 108 hektare dan bantuan 743 saset benih.
Selain hortikultura semusim, pemerintah juga mengembangkan hortikultura tahunan melalui bantuan benih alpukat varietas cempedak sebanyak 4.166 pohon dan mangga varietas arumanis sebanyak 3.671 pohon. Komoditas ini dikembangkan di Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kolaka Timur, dan Konawe Utara, sebagai bagian dari strategi diversifikasi komoditas dan penguatan ekonomi berbasis pekarangan produktif.
Dengan penerapan teknologi budidaya yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, subsektor hortikultura Sultra diperkirakan mampu meningkatkan produksi sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini diharapkan berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.
Dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas, Pemerintah Provinsi Sultra juga memperkuat subsektor prasarana dan sarana pertanian. Sepanjang 2025, bantuan disalurkan kepada 40 kelompok tani dengan cakupan lahan 474 hektare. Bantuan tersebut meliputi pupuk NPK 20 ton, herbisida 1.438 liter, hand sprayer 106 unit, mulsa plastik 30 roll, pemotong rumput 23 unit, dan cultivator 17 unit.
Distribusi bantuan dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Konawe Selatan menjadi penerima terbesar sarana produksi, khususnya pupuk dan herbisida, dengan cakupan lahan 188,75 hektare. Sementara itu, Kolaka Utara menjadi wilayah dengan penerima mekanisasi pertanian terbesar, terutama pemotong rumput dan hand sprayer, untuk mendukung efisiensi pengendalian gulma.
Penguatan mekanisasi pertanian ini diharapkan mampu menurunkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi kerja, serta mengatasi keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Pemerintah Provinsi Sultra menilai bahwa mekanisasi merupakan prasyarat penting dalam transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern dan berdaya saing.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sultra meluncurkan inovasi Sistem Informasi Manajemen Perkebunan dan Hortikultura Sultra (SIMBUNHORTI). Sistem ini dirancang sebagai platform digital terpadu untuk pelayanan publik, pendataan komoditas, serta pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
SIMBUNHORTI diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan, sekaligus menjadi instrumen integrasi data antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha. Digitalisasi ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi tata kelola subsektor perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara.
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan bimbingan teknis dan identifikasi kelompok tani di enam kabupaten/kota untuk memetakan permasalahan struktural yang dihadapi petani, mulai dari keterbatasan modal, rendahnya adopsi teknologi, hingga akses pasar. Hasil pemetaan ini menjadi dasar perumusan kebijakan dan program lanjutan pada tahun 2026.
Secara keseluruhan, kaleidoskop kinerja subsektor perkebunan dan hortikultura Sulawesi Tenggara tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan yang lebih terencana, terintegrasi, dan berorientasi hasil. Peningkatan areal tanam, penguatan produksi, perbaikan sarana prasarana, serta digitalisasi layanan menjadi fondasi penting menuju pertanian Sultra yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Dengan fondasi kebijakan yang telah dibangun sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimistis subsektor perkebunan dan hortikultura akan tumbuh lebih optimal pada 2026, baik dari sisi produksi, produktivitas, maupun kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan petani( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook