KENDARI, Kongkritpost.com- Politik punya bahasanya sendiri.
Ada istilah konsolidasi. Ada soliditas. Ada garis komando. Ada pula yang populer disebut tegak lurus.
Istilah terakhir itulah yang mengemuka di Kendari, Selasa malam (6/10/2026), ketika Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik jajaran pengurus DPW dan DPD PAN se-Sulawesi Tenggara.
Di hadapan ribuan kader, Zulhas tidak hanya berbicara soal rumah besar PAN dan pembenahan mesin partai.
Ia juga menyampaikan arah politik yang cukup terang: kader PAN Sultra diminta mendukung dan mengawal pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.
“Seluruh kader dan pengurus PAN di Sulawesi Tenggara wajib tegak lurus mengawal serta mendukung kebijakan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sultra,” tegas Zulhas dalam arahannya di Claro Kendari.
Kalimat itu bisa dibaca sebagai pesan organisasi sekaligus sinyal politik.
Sebab dalam politik, dukungan tidak selalu berhenti pada pernyataan di atas panggung. Dukungan biasanya diterjemahkan menjadi sikap fraksi, komunikasi politik, pengawalan kebijakan hingga kerja-kerja kader di lapangan.
PAN Sultra kini mendapat mandat untuk memainkan peran tersebut.
Bukan menjadi oposisi yang hanya sibuk mencari celah kesalahan pemerintah, melainkan mengambil posisi sebagai kekuatan politik yang ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Dalam bahasa politik, ini bisa disebut sebagai supporting government dengan tetap menjaga fungsi kontrol.
Artinya, mendukung bukan berarti kehilangan daya kritis.
Justru partai politik diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah: mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus memberi masukan ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
Zulkifli Hasan tampaknya ingin garis itu dipahami oleh seluruh struktur PAN di Sultra.
Karena itu, pelantikan pengurus DPW dan DPD tidak diperlakukan sebagai agenda administratif belaka.
Ini adalah bagian dari konsolidasi mesin politik.
Struktur partai dari tingkat provinsi hingga daerah diminta bergerak dalam satu irama. Tidak ada ruang bagi kader berjalan sendiri-sendiri ketika kepentingan organisasi dan masyarakat membutuhkan soliditas.
PAN juga ingin memastikan struktur partainya tidak hanya hidup menjelang pemilu.
Kader harus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi dan memahami persoalan di masing-masing wilayah.
Di sinilah fungsi partai sebagai jembatan politik menjadi penting.
Masyarakat menyampaikan aspirasi dari bawah. Pemerintah memiliki kebijakan. Partai berada di antara keduanya untuk memastikan komunikasi politik tidak tersumbat.
Zulkifli Hasan pun menegaskan komitmen PAN mengawal program strategis Pemerintah Provinsi Sultra.
Target akhirnya bukan sekadar membesarkan partai, tetapi memastikan pembangunan daerah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Namun ada pekerjaan rumah yang tidak kalah penting.
Soliditas internal.
Dalam politik, mesin yang besar belum tentu menghasilkan kekuatan jika komponennya bergerak ke arah berbeda.
Karena itu, pelantikan serentak pengurus DPW dan DPD PAN se-Sultra menjadi momentum menyatukan barisan politik.
Dari tingkat provinsi hingga daerah, kader diminta memahami bahwa mereka berada dalam satu kapal yang sama.
Kapal itu bernama PAN.
Dan untuk Sultra, arah pelayarannya sudah diberi kompas oleh sang ketua umum mendukung, mengawal dan bersinergi dengan pemerintahan Andi Sumangerukka.
Apakah dukungan itu kelak menghasilkan konfigurasi politik baru di Sultra?
Jawabannya tentu akan terlihat dari perjalanan pemerintahan dan dinamika politik berikutnya.
Yang jelas, dari Kendari Zulhas telah membuka kartu.
PAN Sultra memilih mengambil posisi sebagai bagian dari kekuatan yang mengawal pemerintahan, bukan sekadar berdiri di pinggir arena.
Kini tinggal bagaimana pesan tegak lurus itu diterjemahkan di lapangan: menjadi loyalitas politik, kerja organisasi, sekaligus keberpihakan nyata kepada kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara*
