KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sultra di Kota Kendari pada Senin (16/12/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., hadir untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Dalam pidatonya, Sekda menyampaikan apresiasi atas antusiasme para peserta dan menekankan pentingnya komitmen bersama untuk memajukan BUMDes.
“Partisipasi aktif kita semua mencerminkan komitmen nyata dalam memajukan BUMDes di Sultra. Harapannya, rapat ini dapat menyelaraskan program kerja TPAKD di tingkat kabupaten/kota, sehingga BUMDes mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
*Program Strategis untuk BUMDes*
Saat ini, TPAKD telah terbentuk di 17 kabupaten/kota di Sultra. Salah satu program yang menjadi fokus adalah pembentukan warung ketahanan pangan di setiap BUMDes aktif. Menurut Sekda, warung ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan pertanian di desa sekaligus menjadi langkah awal menuju BUMDes yang mandiri.
Di Sultra sendiri, terdapat sekitar 1.909 desa dengan lebih dari 1.500 BUMDes, namun sebagian belum berbadan hukum. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong legalitas BUMDes agar dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya.
“Warung ketahanan pangan ini nantinya akan menjadi sarana untuk mendukung aktivitas pertanian di desa. Ke depan, TPAKD juga diharapkan menjadi wadah inklusi keuangan di desa, termasuk akses terhadap tabungan, kredit, asuransi, dan investasi bagi masyarakat,” jelas Sekda.
Sekda juga menyoroti pentingnya literasi dan inklusi keuangan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di desa. Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan elemen masyarakat menjadi kunci dalam memperluas akses layanan keuangan.
“Selain memberikan akses keuangan yang lebih mudah, kita juga membuka peluang ekonomi baru yang pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian di desa,” tambahnya.
Rapat kerja ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik antar anggota TPAKD. Dengan diskusi yang konstruktif, langkah konkret untuk mempercepat akses keuangan di daerah dapat dirumuskan dengan lebih baik.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala OPD Pemprov Sultra, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kadin Sultra, serta Direksi Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas.
Sekda juga mengajak para peserta untuk aktif berdiskusi dan berkontribusi dalam setiap sesi. “Gunakan kesempatan ini untuk bertukar ide dan solusi atas tantangan yang ada di lapangan. Bersama-sama, kita dapat merancang langkah-langkah inovatif demi akses keuangan yang lebih baik untuk masyarakat Sultra,” tutupnya.
Melalui rapat kerja ini, Pemprov Sultra berharap mampu mempercepat transformasi ekonomi di desa dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Bumi Anoa( Red)
