JAKARTA, Kongkritpost.com-Pemerintah terus berbenah menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, cepat, dan bebas dari praktik tidak transparan. Terobosan baru kali ini hadir lewat sistem SP2D Online yang resmi diluncurkan di Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung pelaksanaan SP2D Online melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), Kamis (17/4/2025), di Hotel Bidakara, Jakarta.
SP2D Online menjadi langkah besar dalam digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dengan sistem ini, seluruh proses pencairan dana — mulai dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga SP2D — dapat dilakukan secara real-time dan tanpa kertas (paperless). Sistem ini juga langsung terintegrasi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjamin proses yang lebih efisien, cepat, dan transparan.
Sebagai bentuk komitmen nasional, sebanyak 24 BPD dari berbagai wilayah di Indonesia ikut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Seluruh bank tersebut telah melewati uji coba dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, yang hadir bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan perwakilan Pemerintah Daerah Konawe. Kehadiran mereka mencerminkan antusiasme dan kesiapan daerah dalam mengadopsi sistem keuangan digital.
“Kehadiran SP2D Online akan memberikan dampak signifikan terhadap percepatan layanan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran,” ujar Wali Kota Siska usai penandatanganan.
Wali Kota Siska menyebut sistem ini sebagai “terobosan besar” yang tidak hanya mempercepat birokrasi pencairan dana, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.
Dengan penerapan SP2D Online, Pemerintah Kota Kendari menunjukkan kesiapannya untuk menyongsong era digitalisasi pemerintahan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional( Red)
