KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai mengatur ulang langkah. Bukan tanpa alasan. Tekanan global yang berdampak pada energi dan harga bahan bakar mulai terasa hingga ke daerah.
Situasi itu disampaikan langsung oleh Andi Sumangerukka saat memimpin apel gabungan perdana pasca Idul Fitri di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (30/3/2026).
Apel yang biasanya bersifat rutin, kali ini berubah menjadi ruang penegasan arah kebijakan. Gubernur menekankan pentingnya kerja yang tidak sekadar berjalan, tetapi benar-benar berdampak.
“Program harus tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi garis bawah di tengah kebijakan efisiensi yang kini mulai diterapkan. Setiap kegiatan diminta dievaluasi ulang. Tidak ada lagi ruang untuk program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil jelas.
Di saat bersamaan, dinamika global ikut disorot. Ketegangan geopolitik yang berdampak pada distribusi energi dan kenaikan harga BBM dinilai sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dihindari.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak pasif.
Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara. Kebijakan ini dinilai bisa membantu menekan penggunaan BBM, meski masih menunggu regulasi resmi.
Namun Gubernur mengingatkan, fleksibilitas kerja tidak boleh menurunkan kinerja.
“Dimanapun bekerja, tanggung jawab tetap sama,” pesannya.
Selain itu, pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 juga diarahkan lebih sederhana. Fokus kegiatan diminta mengedepankan asas manfaat, bukan sekadar seremonial.
Di tengah efisiensi, prioritas anggaran pun ditegaskan. Pemerintah tetap memfokuskan pada penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Gubernur, arah ini menjadi kunci agar anggaran yang terbatas tetap memberi dampak luas bagi masyarakat.
“Saya pastikan anggaran digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Apel gabungan ini akhirnya menjadi lebih dari sekadar rutinitas pasca libur panjang. Ia menjadi titik awal penyesuaian—bagaimana birokrasi daerah harus bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terukur di tengah tekanan global yang tidak menentu.
Sultra, setidaknya dari sinyal yang muncul, memilih tidak menunggu. Tapi mulai berbenah*
