KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari mulai mengunci arah pembangunan tahun 2027. Itu ditandai dengan digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (2/4/2026).
Forum ini bukan sekadar agenda tahunan. Ada pesan kuat yang ingin ditegaskan: pembenahan dari dalam birokrasi menjadi kunci sebelum berbicara lebih jauh soal hasil pembangunan.
Tema yang diangkat pun tidak main-main—penguatan tata kelola kelembagaan pemerintah menuju pelayanan publik berkualitas, aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Arah ini menunjukkan bahwa Pemkot Kendari tengah menggeser fokus dari sekadar program fisik ke pembenahan sistem. Sebab, pelayanan publik yang baik tidak hanya lahir dari anggaran besar, tetapi dari mesin birokrasi yang bekerja efektif dan bersih.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, hingga jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Camat dan lurah turut dilibatkan, bersama berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Tak hanya itu, Ketua TP-PKK dan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari juga ambil bagian. Total sekitar 200 peserta hadir dalam forum tersebut.
Kehadiran lintas unsur ini memperlihatkan bahwa penyusunan RKPD tidak lagi eksklusif di meja birokrasi. Ada upaya memperluas partisipasi agar perencanaan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Musrenbang ini juga menjadi ruang sinkronisasi. Program-program yang diusulkan dari bawah akan dipertemukan dengan arah kebijakan pemerintah kota, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
Namun, tantangan terbesar justru ada pada implementasi. Banyak perencanaan yang terlihat ideal di atas kertas, tetapi tersendat saat dieksekusi. Di titik inilah komitmen terhadap profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja akan diuji.
Jika konsisten, Musrenbang RKPD 2027 ini bisa menjadi titik balik—bukan hanya menghasilkan daftar program, tetapi membangun fondasi birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik*
