KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Kota Kendari mulai menggerakkan roda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Jumat (15/8/2025), Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Ruang Rapat Wali Kota.
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen. Pemerintah daerah diminta menyusun strategi agar dapat menyumbang pencapaian target tersebut secara nyata.
“Pertemuan ini adalah langkah koordinasi awal untuk memastikan ketersediaan data dan informasi, sekaligus memantapkan langkah-langkah percepatan yang akan kita jalankan,” ujar Siska.
Ia kemudian merinci sembilan langkah konkret yang menjadi fokus percepatan, yaitu:
1. Percepatan realisasi APBD agar perputaran uang di daerah lebih cepat.
2. Percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai penggerak investasi.
3. Percepatan proyek infrastruktur pemerintah yang berdampak langsung pada konektivitas dan layanan publik.
4. Pengendalian harga bahan pokok demi menjaga daya beli masyarakat.
5. Pencegahan ekspor-impor ilegal yang berpotensi merugikan daerah.
6. Perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan kerja baru.
7. Peningkatan produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal.
8. Peningkatan output industri manufaktur yang memanfaatkan bahan baku lokal.
9. Pemangkasan birokrasi perizinan usaha agar investasi masuk tanpa hambatan.
Menurut Siska, setiap OPD wajib menunjuk penanggung jawab atau PIC yang berkoordinasi langsung dengan Bappeda Kota Kendari. Laporan progres harus dikirim setiap tanggal 20 bulan berjalan melalui portal Kementerian Dalam Negeri, dengan tenggat internal Kota Kendari satu minggu sebelumnya.
Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, menambahkan pihaknya telah memecah sembilan langkah tersebut menjadi tugas-tugas spesifik. Setiap PIC memiliki mandat jelas, mulai dari pengendalian inflasi, fasilitasi investasi, hingga percepatan proyek strategis.
“Tugas ini tidak hanya melibatkan OPD, tapi juga instansi vertikal dan BUMN seperti PLN, Pelindo, Pertamina, hingga Bulog. Dengan begitu, semua pihak memahami perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Saiful.
Bappeda menjadwalkan laporan progres perdana akan dikirim pada 19 Agustus 2025, paling lambat 20 Agustus 2025.
Bagi Siska, koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci. Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal kesejahteraan nyata masyarakat. “Kita ingin Kendari menjadi kota yang tumbuh, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya( Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook