JAKARTA, Kongkritpost.com-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, menghadiri acara yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Acara ini diawali laporan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menjelaskan bahwa APBN 2025 dirancang untuk mendukung prioritas pemerintah dengan total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp2.701,4 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, sementara Rp919,9 triliun diperuntukkan bagi Transfer ke Daerah (TKD).
Menteri Keuangan memaparkan bahwa dana ini akan digunakan untuk berbagai program strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, dan pembangunan perumahan. Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara belanja pusat dan daerah, dengan fokus pada efektivitas penggunaan anggaran di daerah.
“Program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan, renovasi sekolah, serta pembangunan lumbung pangan nasional akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan APBN 2025,” ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, memaparkan keunggulan Katalog Elektronik Versi 6. Menurutnya, katalog ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa, mengurangi biaya hingga 20-30%, serta mendorong transparansi tata kelola pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya sebelum penyerahan DIPA dan TKD, menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara hati-hati dan efisien. Ia juga menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBN harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kita harus mengurangi pemborosan dan memastikan pengeluaran pemerintah lebih produktif. Setiap anggaran harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegas Presiden.
Selain itu, Presiden juga memberikan apresiasi atas capaian dalam mengendalikan inflasi dan peningkatan produksi beras meskipun menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam APBN 2025, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
Dalam acara tersebut, Presiden juga meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 yang mulai berlaku wajib pada 1 Januari 2025 untuk seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Usai acara, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa penyerahan DIPA dan TKD merupakan momen strategis bagi Sultra untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pengentasan kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Kami siap melaksanakan arahan Presiden terkait efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6 akan diimplementasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ungkap Andap.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan alokasi TKD digunakan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. TKD mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, serta Insentif Fiskal, yang akan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami berkomitmen memastikan setiap rupiah yang diterima bermanfaat bagi masyarakat Sultra, dengan fokus pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga tinggi negara, menteri Kabinet Merah Putih, dan gubernur dari seluruh Indonesia( Red)
