KENDARI, Kongkritpost.com-Komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam memerangi praktik korupsi kian nyata. Dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sulawesi Tenggara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (31/7/2025), Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, tampil lugas di hadapan para kepala daerah se-Sultra.
Bersama Ketua DPRD Kota Kendari, LM. Inarto, Wali Kota menegaskan bahwa Kota Kendari berada di barisan terdepan dalam agenda bersih-bersih birokrasi. Di forum yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sultra itu, Siska menyampaikan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan moral terhadap kepercayaan publik.
“Penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, pungli, hingga konflik kepentingan adalah wajah korupsi yang harus dilawan. Tak ada ruang kompromi,” tandasnya.
Tak hanya berhenti pada retorika, Siska mencontohkan tindakan tegas yang telah diambil pihaknya. Beberapa pejabat, termasuk camat dan lurah, telah dicopot dari jabatannya setelah terbukti melanggar etika dan hukum.
“Kalau terbukti korupsi, jabatan bukan tameng. Saya akan bertindak. Pemerintahan ini milik rakyat, bukan milik kelompok,” tegasnya lagi.
Selain tindakan hukum, strategi pencegahan turut diperkuat. Pemkot Kendari mendorong reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, peningkatan kesejahteraan ASN, serta membangun budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, juga menyerukan semangat serupa. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa korupsi adalah penghancur masa depan daerah.
“Mencegah lebih penting daripada mengobati. Transparansi, pengawasan internal, dan audit ketat adalah instrumen wajib,” ungkap Gubernur yang juga menyampaikan sejumlah inisiatif baru Pemprov Sultra dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudho Wibowo, turut hadir dan memberi dukungan atas langkah-langkah daerah dalam memperkuat sistem anti-korupsi. Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyinergikan seluruh elemen pemerintahan demi membangun wilayah Sultra yang bebas dari praktik culas dan penyimpangan kekuasaan( Red)
