KENDARI, Kongkritpost.com- Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa program transmigrasi telah menjadi salah satu motor penting dalam membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di berbagai pelosok daerah.
“Sejak 1968 hingga 2024, Sulawesi Tenggara telah menerima sebanyak 69.747 kepala keluarga atau setara 275.786 jiwa transmigran,” ujar Gubernur Andi saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Penguatan Kapasitas Stakeholder Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Senin (4/8/2025).
Saat ini, terdapat 11 kawasan transmigrasi aktif di Sulawesi Tenggara, tersebar di 10 kabupaten, dengan tiga kawasan yang telah masuk kategori prioritas nasional: Kawasan Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Asinua Routa di Konawe, dan Kawasan Anawua Toari di Kolaka. Kawasan-kawasan ini telah berkembang menjadi simpul ekonomi baru dengan karakteristik lokal yang terus tumbuh.
Lebih dari sekadar upaya pemindahan penduduk, Gubernur Andi menilai program transmigrasi sebagai strategi jangka panjang yang menyentuh aspek keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan ketahanan nasional.
“Transmigrasi adalah bentuk konkret dari komitmen negara dalam menjangkau wilayah-wilayah terluar, membuka keterisolasian, dan menciptakan ekosistem baru yang produktif dan berdaya saing,” tegasnya.
Gubernur juga mengangkat lima agenda besar dalam transformasi transmigrasi yang harus terus didorong bersama: Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong. Kelima konsep ini, menurutnya, merepresentasikan semangat kolaboratif lintas sektor yang berorientasi pada kemandirian masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
“Forum ini harus menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal dalam mendesain kawasan transmigrasi yang lebih adaptif, terencana, dan berdampak luas,” tutur Andi.
Kegiatan ini juga ditujukan untuk mempercepat proses inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di Sulawesi, yang dinilai penting dalam mendukung kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat transmigran.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, yang turut mendorong adanya integrasi lintas sektor dalam mempercepat reformasi transmigrasi sebagai bagian dari agenda strategis nasional.
Di tengah derasnya arus urbanisasi dan tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah, Sulawesi Tenggara justru memperlihatkan arah yang berbeda—mendorong tumbuhnya kehidupan baru di titik-titik yang dulunya terpinggirkan, menjadikannya simbol dari transmigrasi yang tidak hanya memindahkan manusia, tapi juga menanam harapan( Red)
