KENDARI, Kongkritpost.com- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmen memperkuat kinerja birokrasi menjelang tahun strategis 2025. Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., secara resmi menutup Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Tahun 2025, Jumat malam (12/12/2025).
Penutupan rakor berlangsung di Aula Asrama C Kantor BPSDM Provinsi Sultra dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para narasumber nasional, instruktur dan pelatih, serta jajaran strategis pemerintahan daerah. Peserta kegiatan terdiri dari staf ahli gubernur, para asisten, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, hingga Kepala Bappeda kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda Sultra, Gubernur menekankan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum konsolidasi untuk menyatukan visi, arah, dan langkah seluruh perangkat daerah dalam mendukung agenda pembangunan Sulawesi Tenggara tahun 2025.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bergerak dalam satu irama. Tidak boleh ada agenda sektoral yang berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah,” tegas Asrun Lio.
Selama empat hari pelaksanaan, peserta mendapatkan penguatan kebijakan dari sejumlah narasumber strategis. Materi yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra menitikberatkan pada arah pembangunan daerah 2025, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas belanja daerah, serta percepatan program prioritas berbasis potensi wilayah.
Kontribusi pemerintah pusat juga mengemuka dalam rakor tersebut. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah, disiplin dalam siklus perencanaan dan penganggaran, serta penguatan akuntabilitas APBD dengan prinsip value for money. Sementara Kepala BPSDM Kemendagri menegaskan bahwa transformasi birokrasi mustahil terwujud tanpa peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, khususnya pada kepemimpinan, literasi digital, dan etos pelayanan publik.
Sekda Sultra sendiri menyampaikan arah kebijakan tata kelola pemerintahan daerah yang menekankan konsolidasi data, integrasi perencanaan lintas sektor, serta percepatan implementasi agenda prioritas. Kehadiran Kapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, Kajati Sultra, dan Tim Commit Foundation dinilai memperkuat pesan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan sinergi lintas institusi.
Menurut Asrun Lio, tantangan pembangunan Sultra pada 2025 semakin kompleks. Dinamika fiskal, tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, percepatan transformasi digital, hingga penegakan integritas birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi secara kolektif.
“Personal reflection yang dilakukan peserta bukan sekadar evaluasi formal. Ini adalah ruang untuk mengukur kontribusi, mengakui kelemahan internal, dan merumuskan strategi yang lebih adaptif. Kebijakan pusat dan daerah harus terintegrasi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, tahun 2025 merupakan fase krusial percepatan pembangunan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan perencanaan dan penganggaran antara provinsi dan kabupaten/kota, serta menerapkan pola kerja berbasis hasil (result-based management).
Pada kesempatan tersebut, Sekda Sultra menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber atas kontribusi pemikiran strategis yang diberikan, serta kepada BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara kegiatan. Apresiasi juga ditujukan kepada seluruh peserta yang dinilai aktif, kritis, dan menunjukkan komitmen selama rakor berlangsung.
“Harapan kita, hasil rakor ini tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan kinerja nyata. Tujuannya satu: pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkasnya(Red)
