JAKARTA, Kongkritpost.com- Sulawesi Tenggara tidak datang ke Jakarta sekadar membawa brosur pantai dan foto bawah laut. Selasa, 3 Februari 2026, Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra datang dengan angka, peta, dan satu pesan penting: potensi sebesar ini tak bisa dibiarkan tumbuh sendiri.
Di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, audiensi itu berlangsung serius. Bukan seremonial. Bukan pula basa-basi antar instansi. Ini lebih mirip laporan kemajuan—dan sekaligus pengakuan jujur—bahwa keindahan alam Sultra sudah melampaui kesiapan manusianya.
Kepala Dispar Sultra, Ridwan Badallah, membuka paparan dengan data yang bikin dahi berkerut sekaligus kagum. Sulawesi Tenggara, kata dia, memiliki 2.067 daya tarik wisata. Angka itu bukan klaim kosong. Rinciannya panjang: 325 desa wisata, 226 pantai, 123 spot selam, 137 air terjun, 324 gua—termasuk gua selam, lalu 177 benteng bersejarah, 91 danau, 14 air panas, 44 permandian alam, 41 wisata tebing, hingga 6 kawasan geowisata.
“Kalau bicara keragaman, Sultra ini lengkap,” ujar Ridwan Selasa (3/2/2026)
Di atas kertas, Sultra sudah masuk barisan elite. Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Sultra tercatat sebagai bagian dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif. Nama Wakatobi berdiri paling depan—resmi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Masalahnya, pariwisata tidak bisa hidup dari status dan regulasi saja.
Wakatobi memang sudah dunia. Terumbu karangnya kelas internasional. Biodiversitas lautnya masuk daftar terbaik global. Tapi pariwisata bukan hanya soal apa yang dilihat wisatawan. Ia juga tentang siapa yang menyambut, memandu, dan memastikan mereka pulang dengan selamat.
Karena itu, Ridwan tidak hanya bicara destinasi. Ia bicara SDM—bagian yang sering luput, padahal krusial.
Sultra, kata dia, punya sekitar 100 titik selam yang sudah terpetakan lewat Dive Directory 2023. Tapi jumlah pemandu selam bersertifikat masih jauh dari ideal. Begitu pula dengan wisata gunung. Ada 25 potensi destinasi gunung, namun sertifikasi pemandu gunung? Hampir nihil.
“Banyak pemandu lokal hebat secara pengalaman, tapi belum tersentuh standar BNSP,” kata Ridwan. Karena itu, Dispar Sultra bahkan mulai menginisiasi pembentukan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) di daerah.
Cerita serupa terjadi di desa wisata. Jumlahnya ratusan, sebagian sudah masuk Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Tapi pengelola desa wisata yang tersertifikasi masih terbatas. Padahal sertifikasi bukan soal formalitas. Ia bicara standar layanan, keselamatan, dan tata kelola.
Kendari disebut sebagai hub. Dari Pulau Bokori, Toronipa, Nambo, hingga Batu Gong—semuanya cantik. Labengki di Konawe Utara memesona dengan laguna biru dan karstnya. Tangkeno dijuluki “negeri di atas awan”. Air Terjun Moramo punya teras kapur yang nyaris tak ada duanya. Tapi sekali lagi, alam tak pernah salah. Manusialah yang harus mengejar.
Menanggapi paparan itu, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kemenpar, Faisal, tak menutup-nutupi pandangannya. Potensi tanpa SDM kompeten, katanya, justru berbahaya. Bisa jadi masalah layanan. Bisa jadi isu keselamatan. Dan yang paling fatal: citra daerah.
“Kami mendukung penuh penguatan SDM pariwisata Sultra,” tegas Faisal. Terutama di sektor strategis: pemandu selam, pemandu gunung, pengelola desa wisata, hingga keselamatan wisata tirta.
Kuncinya, menurut Faisal, adalah rencana aksi yang konkret. Lokasi prioritas harus jelas. Jumlah SDM yang disertifikasi harus terukur. Kolaborasi dengan LSP, asosiasi profesi, dan dunia usaha tak bisa setengah-setengah. Semua harus terhubung dengan agenda nasional.
Ia juga memaparkan arah besar Kemenpar: keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas lewat Event by Indonesia, hingga transformasi digital berbasis Tourism 5.0. Bukan jargon. Itu peta jalan.
Sepanjang 2025, Kemenpar mencatat ribuan pelaku pariwisata telah dilatih dan disertifikasi. Lulusan Politeknik Pariwisata dicetak dengan standar internasional. Sultra, kata Faisal, harus ikut di arus itu—bukan di pinggirannya.
Audiensi itu ditutup tanpa tepuk tangan. Tapi dengan kesepahaman. Bahwa Sulawesi Tenggara bukan kekurangan keindahan. Yang dibutuhkan sekarang adalah memastikan setiap keindahan itu ditangani oleh tangan-tangan yang kompeten.
Karena pariwisata kelas dunia tak cukup hanya indah dipandang. Ia harus aman, profesional, dan manusiawinya terasa(Red)
