KONAWE UTARA, Kongkritpost.com- Aroma tak sedap mencuat dari aktivitas monitoring dan evaluasi (monev) di sektor tambang di Konawe Utara. Oknum pejabat pada Dinas Perhubungan konut diduga menjadikan agenda resmi itu sebagai pintu masuk permintaan uang ke perusahaan.
Modus yang digunakan terbilang halus: biaya akomodasi. Namun di lapangan, praktik ini disebut berulang dan mulai memicu kegelisahan pelaku usaha.
Salah satu perwakilan manajemen perusahaan tambang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, permintaan itu hampir selalu muncul setiap kali tim melakukan kunjungan.
“Kalau ada monev, hampir pasti ada permintaan. Alasannya untuk biaya akomodasi,” ujarnya Rabu (6/5/2026)
Permintaan tersebut, kata dia, disampaikan secara langsung tanpa mekanisme resmi. Tidak ada surat, tidak ada rincian anggaran, dan tidak ada standar nominal yang jelas.
“Tidak pernah disebutkan angka pasti, tapi pasti diminta. Itu yang membuat kami merasa tidak nyaman,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini bertolak belakang dengan prosedur yang semestinya. Kegiatan monitoring dan evaluasi sejatinya telah memiliki pos anggaran tersendiri dalam struktur pembiayaan pemerintah.
“Seharusnya tidak dibebankan ke perusahaan. Itu sudah ada anggarannya,” tegasnya.
Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini disebut bukan kasus tunggal. diduga Sejumlah perusahaan tambang lain di wilayah yang sama dikabarkan mengalami hal serupa, bahkan dengan pola yang nyaris identik.
“Ada juga yang mengaku diminta, bahkan ada kesan membawa nama pimpinan,” ungkapnya.
Situasi ini menempatkan perusahaan dalam posisi dilematis. Di satu sisi ingin menjaga hubungan baik dengan instansi, di sisi lain merasa praktik tersebut melampaui batas kewajaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Namun desakan agar dilakukan penelusuran mulai menguat, seiring munculnya keluhan dari berbagai pihak di sektor tambang*
