KENDARI, Kongkritpost.com – Prosesi pelepasan bukan sekadar seremoni. Ia adalah simbolisasi kepercayaan negara kepada generasi muda terpilih. Di Bandara Haluoleo, Jumat pagi, 11 Juli 2025, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin langsung upacara pelepasan dua pelajar Sultra yang akan bertugas di Istana Negara sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional.
Kedua pelajar tersebut, Muhammad Faiq Alimuddin dari MAN 1 Kendari dan Waode Alika Zea Chanidya dari SMAN 1 Lawa, Kabupaten Muna Barat, telah melewati seleksi ketat nasional. Mereka kini mengemban status sebagai representative youth envoy—duta muda bangsa—dalam konteks sosiologis dan simbolik pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang.
Didampingi sejumlah pejabat tinggi Pemprov Sultra, termasuk Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Bappeda, Kesbangpol, dan unsur TNI AU dari Danlanud Haluoleo, Gubernur Andi Sumangerukka memberikan amanat sarat pesan moral dan etika publik.
“Sebagai perwakilan daerah, mereka bukan hanya membawa nama pribadi dan sekolah, tapi juga identitas kolektif masyarakat Sulawesi Tenggara. Integritas, etika komunikasi, dan sikap selama bertugas akan menjadi cerminan daerah ini di mata nasional,” ujar Gubernur dalam arahannya.
Dalam kerangka public diplomacy, keikutsertaan kedua siswa ini memuat nilai-nilai soft power regional. Gubernur menegaskan bahwa sebagai duta daerah, mereka wajib menjunjung tinggi etika berinteraksi, menjaga tutur kata, serta bersikap sesuai norma kebangsaan. Ini menjadi bagian dari konsep cultural ambassadorship, di mana individu mewakili nilai dan karakter komunitas asalnya.
“Jangan lupa siapa yang kalian wakili. Daerah ini telah mempercayakan tugas negara kepada kalian. Maka jaga itu dengan perilaku terpuji,” tegas Gubernur.
Intervensi Pendidikan: Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan
Tak berhenti pada simbolisme kebangsaan, Gubernur juga menyentuh paradigma transformasi pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Stella Christie, ke Sultra bertujuan mengevaluasi rencana pembangunan dua model pendidikan baru: Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan.
Menurut Gubernur, Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang dirancang sebagai instrument of social mobility untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Lahannya disiapkan seluas 30 hektare. Bukan hanya sekolah, tapi juga fasilitas asrama, pelatihan vokasi, dan pendampingan karakter. Ini bentuk nyata dari affirmative action di bidang pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekolah Unggulan yang dirancang dengan mekanisme seleksi nasional, diharapkan menjadi center of excellence di sektor pendidikan menengah. Dengan mendorong lahirnya jenjang pendidikan unggulan di tingkat SD dan SMP, Pemprov Sultra sedang membangun pipeline of excellence alur pembinaan jangka panjang bagi pelajar berprestasi.
Pelepasan dua Paskibraka Nasional ini tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari strategi integratif antara pembangunan karakter dan desain pendidikan inklusif. Dalam sosiologi pemerintahan modern, upaya ini mencerminkan kebijakan berbasis developmental governance—yakni bagaimana negara membentuk generasi melalui intervensi terstruktur.
Dari bandara hingga Istana Negara, dari sekolah rakyat hingga sekolah unggulan, Sulawesi Tenggara sedang menyiapkan generasi yang bukan hanya mampu berdiri di barisan pengibar bendera, tapi juga berdiri tegak sebagai pemimpin masa depan. (Red)
Berkomentarlah dengan baik dan bijak menggunakan facebook