KENDARI, Kongkritpost.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan kinerja unggul dalam pengendalian inflasi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sulawesi Tenggara.
Dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rakor menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, seperti Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan bahwa inflasi nasional pada Desember 2024 meningkat dari 0,3% di November menjadi 0,44%, terutama akibat perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru yang mendorong lonjakan permintaan. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kontribusi 1,33% ujar Senin (6/1/2024)
Namun, sektor transportasi mencatat kontribusi inflasi yang sangat rendah, hanya 0,04%, berkat kebijakan penurunan tarif angkutan udara sebesar 10%. Secara tahunan, inflasi Desember 2024 mencapai 1,57%, menurun signifikan dari 2,61% pada Desember 2023. Angka ini berada dalam target nasional sebesar 1,5%-3,5%.
Sulawesi Tenggara mendapat apresiasi sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Gorontalo bahkan mencatat deflasi, mencerminkan kinerja optimal dalam menjaga stabilitas harga.
Dalam Rakor, Mendagri juga menyoroti kenaikan harga komoditas utama seperti cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Pada Januari 2025, cabai merah mengalami lonjakan harga di 298 daerah, sementara bawang merah mencatat kenaikan signifikan pada akhir 2024 di 286 daerah.
Mendagri menekankan pentingnya langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, termasuk pengawasan distribusi, pengelolaan stok, dan optimalisasi potensi lokal. “Langkah ini penting agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” ujar Tito.
Dalam Rakor ini, delegasi Pemprov Sulawesi Tenggara yang terdiri dari perwakilan Biro Perekonomian, Dinas ESDM, BPS, Bank Indonesia, Bulog, dan dinas terkait lainnya turut memaparkan strategi mereka.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu pertama Januari 2025 mengalami kenaikan di 36 provinsi. Meski begitu, tarif angkutan udara berhasil memberikan andil deflasi sebesar 0,01% pada Desember 2024.
Deputi III KSP Bidang Perekonomian, Edy Priyono, menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung stabilitas kebutuhan pokok melalui pengawasan sesuai arahan Perpres 81/2024. “Ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi fokus utama,” tegasnya.
Pengakuan atas kinerja Sulawesi Tenggara dalam menjaga inflasi di bawah kendali menjadi bukti nyata kolaborasi efektif antara pemerintah daerah dan pusat. Keberhasilan ini diharapkan dapat memotivasi Sultra untuk terus mempertahankan stabilitas harga, mendukung kemandirian pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah strategis yang terencana, Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi contoh keberhasilan regional, tetapi juga mitra penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional( Red)
