KENDARI, Kongkritpost.com- Universitas Haluoleo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam mengurai efektivitas mitigasi kolaboratif cekfakta dalam memerangi hoaks di Indonesia di Hotel Plaza Inn Kendari, Kamis (19/10/2023).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra), Dr. M. Ridwan Badallah, hadir dalam kegiatan tersebut bersama Tim Penelitian Dosen UHO, Aliansi Jurnalis Independen (Aji), Ketua AMSI Sultra, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sultra, KPU Sultra dan Cek Fakta.
“Kegiatan ini menarik. Saya pikir dalam FGD tersebut kita membuka semua, sehingga saya melihat 3 tahun ini dinamika terkait hoaks memang sudah menjadi tugas kami,” kata Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah dalam siaran persnya, Kamis 19 Oktober 2023.
Ridwan menjelaskan, jika KI dan Kominfo beda tugasnya, KI bekerja sendiri mereka adalah Komisioner yang mempunyai tanggung jawab hanya melakukan tindakan pengaduan dan mereka tidak mencari hanya menunggu aduan.
“Oleh karena itu belum diedukasi di masyarakat bahwa penting untuk mengadu ke KI kalau mereka tidak terbuka informasi tapi ini bukan hoaks pasalnya Dinas Kominfo lebih banyak, memberikan informasi komunikasi publik kepada masyarakat terkait informasi publik, maka kita kedepankan tugas kita adalah memerangi hoaks sehingga hoaks ini bisa dipisahkan ke berita tidak benar, misinformasi, berita yang sebetulnya benar tapi belum terjadi, opini itu berita berupa pandangan mereka,” bebernya.
Kata dia, oleh karena itu bicara hoaks ini, yang lebih besar di media sosial sehingga peran pemerintah belum hadir terkait Undang-Undang ITE yang keliru. “Harusnya UUD ITE tidak hadir dalam ruang kepolisian, UUD ITE ini spesial karena sebetulnya pemerintah harus hadir sehingga memberikan pembinaan setelah itu kalau tidak bisa berubah dikembalikan di kepolisian terjadi kriminalisasi. Oleh karena itu Kominfo ini mengawal UUD ITE, lebih spesial tidak harus dipidana tetapi harus melalui pembinaan-pembinaan kita mempunyai ruang literasi,” imbuhnya.
“Terkait relawan TIK dan lain sebagainya, banyak orang yang terperangkap berita hoaks di media sosial, di masyarakat itu ketidak tahuan mereka tiba-tiba di hakimi atau ada kepentingan-kepentingan, oleh karena itu harusnya pemerintah hadir disini,” sambungnya.
Oleh karena itu dilanjutkan dengan diskusi masing-masing yang hadir pada hari ini dalam FGD ini, sehingga ruang media sosial disini Pemerintah hadir memberikan edukasi bahkan kamu sudah memiliki Aplikasi Klinik Hoaks hanya kendalanya kami hati-hati dalam memberikan hoaks.
Sementara Ketua AMSI Sultra, DJufri Rahim mengatakan, bahwa cekfakta saya kira memang sudah lama digaungkan ini cekfakta selain mafindo. “Saya kira sudah disebutkan sudah berkolaborasi 3 organisasi yaitu AJI, AMSI, IJTI, kami di AMSI sendiri sudah tiga kali membuat cekfakta ini tetapi memang diperuntukkan adalah teman-teman jurnalis dari anggota media AMSI,” kata dia.
Sehingga teman AMSI bisa dicek berita-berita medianya, “Kami sudah membekali jangan hoax sama juga kawan-kawan di AJI, yang menarik sebetulnya kita di AMSI perna membuat cek fakta pemilu menjelang pemilu bahkan kami sudah melatih anggota AMSI untuk cekfakta kita praktekan waktu itu pas pilkada Kolaka Timur yang kita uji bukan Publik calon Bupati, kita betul-betul mengecek itu cekfakta dan dilanjutkan dengan diskusi,” tutupnya. (Usman)