KONSEL, Kongkritpost.com- Pelayanan di Pelabuhan Amolengo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), dinilai amburadul dan tidak teratur. Masyarakat yang tiba di pelabuhan tersebut harus menghadapi antrian panjang hingga 17 jam untuk menyeberang. Ironisnya, beberapa kendaraan bisa menyelinap masuk melalui jalur khusus tanpa harus antri, karena ulah para calo yang dibekingi oknum petugas perhubungan.
Menurut Budi Amin, seorang pengguna jasa penyeberangan yang merasakan langsung kekacauan ini, masyarakat yang masuk melalui pintu keluar (jalur khusus) diizinkan masuk terlebih dahulu oleh petugas. Hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik kongkalikong antara petugas dan calo.
“Kita sudah antri dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam belum bisa menyeberang, padahal melalui jalur yang sebenarnya. Pemicunya adalah oknum yang bermain memasukkan kendaraan di luar jalur, pihak perhubungan terkesan abai saja,” ujarnya, Sabtu, 15 Juni 2024.
Budi Amin, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kadin Sultra, mengecam keras pembiaran aktivitas para calo dan oknum petugas perhubungan oleh Kepala Pelabuhan Amolengo. Dia menekankan bahwa kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat yang telah antri berjam-jam.
“Bisa dibayangkan orang antri dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Kasihan ada anak-anak yang sudah tidak bisa beristirahat dengan cukup,” ungkapnya.
Desakan untuk Evaluasi dan Pemberantasan Calo
Budi Amin mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mencopot Kepala Pelabuhan Amolengo dan meminta Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengevaluasi anggotanya yang bertugas di pelabuhan tersebut. Dia juga meminta aparat kepolisian untuk memberantas praktik percaloan yang merugikan banyak masyarakat.
Budi Amin menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan manajemen Pelabuhan Amolengo untuk memperbaiki layanan penyeberangan. Dia mengusulkan agar Kepala Pelabuhan dan seluruh petugas perhubungan yang bertugas saat ini dievaluasi dan digantikan dengan petugas yang lebih kompeten serta bertanggung jawab.
“Kondisi ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dan manajemen Pelabuhan Amolengo. Kita butuh petugas yang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab untuk melayani masyarakat,” tegasnya( Usman)